Tak Ada Monopoli Konsultan Pengurusan SLF

MASIH banyak gedung yang belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kota Surabaya. Jumlahnya mencapai 2.740 bangunan gedung bertingkat. Baik mal, perkantoran, maupun hotel.

Kini, masih 138 bangunan yang dalam proses pengajuan. Dan sudah ada 800 pemilik bangunan yang mendapat teguran langsung dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR).

BACA JUGA:Komisi A DPRD Surabaya Kejar Gedung Tak Ber-SLF

Minggu lalu, sebagian pemilik gedung dipanggil langsung oleh Komisi A DPRD. Meski yang hadir cuma jajaran manajemen. Mereka diminta melaporkan progres pengurusan SLF. Bahkan seluruh pemilik gedung itu juga sudah disurati langsung.

Lambatnya pengurusan SLF itu membuat Pemerintah Kota Surabaya cukup geram. Lantaran alot untuk melengkapi dokumen yang diminta. 

SLF ini menjadi urusan genting pasca kebakaran Tunjungan Plaza 5 pada April lalu. Masa izin SLF tower itu diketahui sudah kedaluwarsa. Dari situlah, izin SLF lantas menjadi sorotan Komisi A DPRD. 

“Tiap hari kami panggil. Jumlahnya dua ribu, selesainya bisa tiga tahun ke depan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna saat dihubungi, Jumat, 1 Juli 2022.

SALAH satu gedung di Jalan Embong Malang, Surabaya. Gedung tersebut sudah memiliki SLF.-Julian Romadhon-Harian Disway-

Namun, di tengah proses pengurusan itu ada kabar tak sedap. Ada temuan temuan beberapa amplop berlogo salah satu manajemen gedung. Ditemukan sudah kosong dan sobek di tempat sampah toilet antara ruang Komisi A dan C.

Media santer memberitakan bahwa amplop itu dugaan terhadap adanya praktik ‘main belakang’ terkait izin SLF. Misalnya, para pengelola gedung diarahkan ke satu konsultan tertentu. 

“Kalau memang tuduhannya ke kami, maka itu fitnah. Jangan-jangan perusahaannya sendiri yang main lempar. Atau bisa jadi itu bukan amplop uang. Toh itu juga toilet umum,” tandas politikus Partai Golkar itu. 

Dia tegas memberi peringatan agar tidak ada permainan terkait izin pengurusan SLF. Jangan sampai diurus oleh satu konsultan saja. Sebab, imbasnya bakal memperlambat. 

Apalagi setiap gedung punya permasalahan yang tidak sama.

“Jangan sampai ada yang di-acc. Penunjukan pada hanya satu orang itu tidak kita benarkan,” katanyi. Masih banyak konsultan andal. Dia menyebut berbagai perguruan tinggi.

Sumber: