Dewan Kolonel

SEKUMPULAN legislator PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di DPR RI membentuk kelompok yang dinamakan ”Dewan Kolonel”. Namanya mentereng sekaligus ”nggegirisi” alias membuat merinding, karena, mungkin, bisa saja memunculkan asosiasi dengan ”Dewan Jenderal”. 

Apalagi, sekarang sudah masuk hari-hari terakhir September. Biasanya, menjelang 30 September selalu saja ada isu-isu mengenai pemberontakan PKI 1965 yang mudah digoreng menjadi kontroversi yang viral.

Tapi, Dewan Kolonel yang sekarang muncul ini tidak ada hubungan dengan Dewan Jenderal atau peristiwa G-30-S. Dewan Kolonel ini adalah sekumpulan anggota DPR RI dari PDIP yang menyebut dirinya sebagai loyalis Puan Maharani. Nama lengkap dewan itu adalah ”Dewan Kolonel Puan Maharani”. Tujuannya adalah mengampanyekan Puan Maharani sebagai calon presiden yang bakal diusung PDIP.

Yang punya inisiatif pembentukan Dewan Kolonel adalah Johan Budi Sapto Pribowo, legislator PDIP asal daerah pemilihan Jawa Timur. Johan lebih dikenal sebagai juru bicara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebelum pindah profesi sebagai politikus. Johan memproklamasikan pembentukan Dewan Kolonel yang terdiri atas legislator PDIP di DPR RI dari berbagai komisi.

Ada sebelas anggota Dewan Kolonel yang tersebar mulai Komisi I sampai komisi XI di DPR. Johan menjadi komandan lapangan, dan ada ”dewan jenderal” yang dipimpin Utut Adianto sebagai ketua Fraksi PDIP dan Bambang Pacul sebagai ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP.

Johan sudah melapor ke Utut, dan Utut kemudian sudah melapor ke Puan Maharani. Katanya, Puan senang dengan gerakan Dewan Kolonel itu. Kata Bambang Pacul, Dewan Kolonel akan bergerak di daerah pemilihan masing-masing untuk mempromosikan Puan Maharani sebagai calon presiden yang diusung PDIP.

Bambang Pacul juga dikenal sebagai loyalis Puan nomor wahid. Ia mengatakan bahwa para anggota Dewan Kolonel bertugas untuk mewangikan nama Puan Maharani di daerah-daerah. Tidak berarti nama Puan selama ini tidak wangi atau malah bau anyir atau amis. Nama Puan sudah wangi, tapi harus lebih diwangikan lagi.

Kelihatannya tidak semua elite politik PDIP senang dengan pembentukan Dewan Kolonel. Said Abdullah, legislator banteng asal daerah pemilihan Sumenep, Madura, tidak terlalu antusias dengan pembentukan Dewan Kolonel itu. Said yang juga ketua Badan Anggaran DPR RI mengingatkan agar para kader tetap tegak lurus, taat terhadap perintah dan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai supremo PDIP.

Sekjen Hasto Kristiyanto juga gerah oleh manuver Dewan Kolonel dan menganggapnya melenceng dari aturan partai. Dewan Kolonel pun layu dan bubar sebelum berkembang.

Dalam rapat pimpinan yang dihadiri seluruh kader dan elite PDIP di markas Lenteng Agung beberapa waktu yang lalu, Megawati mengingatkan semua anak buahnya supaya tidak melakukan manuver menjelang Pilpres 2024. Mega menegaskan, siapa pun yang bermanuver menjelang Pilpres 2024 harus keluar dari PDIP. Mega bahkan mengancam akan memecat siapa saja yang bermanuver.

Meski tidak menyebut nama, Mega jelas mengarahkan kode keras itu kepada Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah, dan Joko Widodo, presiden RI. Keduanya hadir dalam perhelatan itu dan mendengar langsung penegasan Mega. Jokowi dikenal sebagai mentor dan Ganjar adalah kliennya.

Ganjar dianggap bermanuver dengan melakukan pencitraan yang masif melalui media sosial. Manuver itu dikecam secara terus terang oleh Bambang Pacul dan Trimedia Panjaitan yang juga loyalis Puan. Keduanya secara terbuka mengecam Ganjar yang dianggap ”kebanteren” alias terlalu cepat dan berambisi menjadi presiden. Trimedia menuduh Ganjar ”kemlinthi” alias songong bin sombong.

Bambang Pacul –yang juga menjadi ketua PDIP Jawa Tengah– menyebut orang-orang yang mendukung Ganjar sebagai ”celeng” alias babi hutan. Konflik antara banteng vs celeng pun mengemuka menjadi perseteruan terbuka. Ganjar tidak bereaksi langsung, tetapi para pendukungnya melawan dan tetap bergerak mempromosikan Ganjar.

Pekan lalu Ganjar tidak diundang pada launching acara ”Menang Spektakuler; PDIP Hat-trick Juara Tiga Kali Pemilu” yang dihadiri Puan Maharani di Semarang. Semua kepala daerah yang berasal dari PDIP diundang pada acara itu. Ganjar yang tidak diundang malah menghadiri acara reuni UGM (Universitas Gadjah Mada) di Jakarta.

Sumber: