Tanpa Simbol Pimpinan, Pejabat Polri Dikumpulkan Jokowi di Istana

JAKARTA, HARIAN DISWAY- PRESIDEN Joko Widodo, Jumat, 14 Oktober 2022, mengumpulkan semua pejabat Polri, mulai mabes hingga di tingkat kota/kabupaten. Pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, Kapolrestabes, Kapolresta, dan Kapolres. Semuanya datang ke Istana Merdeka tanpa diperbolehkan membawa simbol-simbol kepemimpinan.

Itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) dengan No STR/764/X/HUM.1./2022 tertanggal Rabu, 12 Oktober 2022. Para pejabat utama Polri diminta hadir mengikuti arahan Jokowi dengan mengenakan seragam dinas tanpa penutup kepala dan tongkat komando. Mereka juga tidak diizinkan membawa ajudan dan membawa telepon seluler. Mereka hanya diperbolehkan membawa alat tulis.

Tidak hanya itu. Semuanya juga dilarang datang mengendarai mobil dinas. Semuanya harus berangkat dari tempat yang sama dan berjalan kaki. Seluruh pejabat Polri dari seluruh Indonesia itu berangkat dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dengan mengendarai bus.

Seusai pengarahan dari presiden yang dilakukan tertutup, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan. Kapolri mengatakan, presiden menginginkan Korps Bhayangkara melakukan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Sigit juga mengakui bahwa citra Polri sedang menurun akibat sejumlah kejadian belakangan ini. Di antaranya, kasus Ferdy Sambo. ”Arahan beliau jelas dan tegas bahwa kami harus solid bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tupoksi kami, pelindung, pengayom masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat,” ujar Sigit di kantor presiden, Jakarta, Jumat (14/10), selepas rapat yang dipimpin Jokowi. 

Menurut Sigit, jajaran Polri harus merespons cepat seluruh dinamika masyarakat serta memiliki perasaan krisis. Jokowi, lanjut Sigit, ingin masa sulit ini bisa dilewati bersama dengan Polri sebagai lokomotif penjaga kamtibmas dan penegakan hukum yang berkeadilan. ”Kami sepakat hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait gaya hidup, hal-hal pelanggaran, tentunya ini jadi arahan Bapak Presiden dan kami tindak lanjuti untuk langkah-langkah tegas. Termasuk pemberantasan judi online, narkoba, dan pemberantasan-pemberantasan yang tentu sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat,” jelas dia. 

Jokowi juga memberikan arahan kepada jajaran Polri untuk mengawal kebijakan ekonomi pemerintah di semua tingkat, baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi dalam rangka menghadapi situasi global saat ini. ”Bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentu menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan,” ucap Kapolri.

Tidak hanya kebijakan ekonomi, presiden juga meminta jajaran Polri untuk mengawal kebijakan pemerintah di bidang stabilitas keamanan. Polri diharapkan dapat melakukan pencegahan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang berdampak pada perpecahan, polarisasi, dan mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya dalam situasi tahun politik yang sedang terjadi di Indonesia. (*)

 

Sumber: