Berstatus Tersangka Korupsi, Bupati Bangkalan Pede Bertemu Ketua KPK

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Hari Anti Korupsi Sedunia boleh diperingati siapapun. Termasuk oleh tersangka kasus Korupsi. Itulah yang terlihat di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis, 1 Desember 2022. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang berstatus sebagai tersangka kasus Korupsi ikut hadir. 

Pembina PC GP Ansor Bangkalan itu menggunakan batik hijau lengan panjang. Udeng Madura berwarna coklat di atas kepalanya. Juga celana panjang berwarna hitam. Di tempat itu, Ra Latif –sapan bupati Bangkalan– juga bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Firli Bahuri tidak banyak bicara saat dikonfirmasi wartawan terkait kehadiran Ra Latif. Ia hanya menyebut bahwa akan ada saatnya nanti, KPK mengumumkan penahanan para tersangka.

SEPAKAT anti korupsi (dari kiri) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa, Ketua KPK Firli Bahuri, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.--

“Mungkin rekan-rekan sudah mengikuti beberapa perkara yang KPK tangani di Jawa Timur. Pada saatnya nanti akan kita umumkan ketika kami melakukan pemanggilan, penangkapan serta penahanan di KPK,” ucap Firli setelah pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia. 

Ada dua acara peringatan Hari Anti Korupsi, Kamis , 1 Desember 2022. Selain di Grahadi, juga ada acara di Balai Pemuda, Alin-Alun Surabaya. Sejumlah kepala daerah haidir yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bupati Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq..

Latif merupakan tersangka KPK sejak Oktober. Pria kelahiran 5 Mei 1982 itu diduga terlibat dalam jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan. Bahlan saat itu rumahnya di Jalan Raya Langkap Burneh digeledah petuhas KPK. Pun sejumlah kantor UPD. Beberapa bukti yang diamankan. Mulai dari dokumen dan bukti elektronik. 

Pada peringatan Hari Anti Korupsi,Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan nilai Monitoring Center Prevention (MCP) Provinsi Jatim per tanggal 29 November. Itu didapatkan dari 38 pemerintah kota/kabupaten.

Nilai rata-ratanya adalah 89 persen. Angka itu 22 persen lebih tinggi ketimbang nilai rata-rata nasional yang hanya sebesar 67 persen. Sedangkan capaian MCP Pemprov Jatim sebesar 93,13 persen.

Angka itu diperoleh dari beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim. Seperti mengamankan aset Pemprov sebanyak 2.608 bidang tanah. Angka itu setara dengan Rp 1,2 triliun. “100 persen aset itu sudah disertifikasi,” kata Khofifah. (Michael Fredy Yacob)

 

Sumber: