Dukung Ketahanan Pangan, Presiden Jokowi Luncurkan Kartu Tani Digital dan KUR BSI di Aceh

ACEH, HARIAN DISWAY - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap mendukung program ketahanan pangan nasional. Bentuknya berupa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani Digital dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program itu diluncurkan Presiden Joko Widodo di ACEH Utara, ACEH.

Peluncuran Kartu Tani Digital dan KUR BSI dilakukan Presiden Joko Widodo di Lapangan Kompleks PIM,KUR Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat, 10 Februari 2023. 

Dalam kesempatan itu, presiden meluncurkan secara simbolis Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang akan disalurkan kepada 439.109 petani penerima program dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp 3 triliun di Provinsi Aceh. Acara itu dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, tokoh-tokoh ulama, dan sekitar 1.000 penerima KUR dan Kartu Tani Digital. 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, peluncuran Kartu Tani Digital itu sejalan dengan arahan Jokowi untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia. BSI. Sebagai bank syariah terbesar, lanjut Erick, BSI akan memastikan pemerataan tersebut dapat dimulai dari penyaluran pupuk yang lebih transparan untuk petani agar seluruh petani mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat pupuk subsidi. 

”BSI bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) meluncurkan Kartu Tani Digital agar tepat sasaran penyaluran pupuk subsidi, karena penyalurannya langsung bisa dicek. Kita memastikan petani di Aceh mendapatkan pendapatan dan hasil panen yang lebih baik,” kata Erick.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Wali Kota dan Bupati seluruh Aceh, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar, jajaran direksi dan komisaris BSI, anggota DPR RI dapil Aceh, tokoh-tokoh ulama, serta sekitar 1.000 penerima KUR dan Kartu Tani Digital.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, Aceh menjadi provinsi pertama yang dapat menggunakan Kartu Tani Digital yang bertujuan memudahkan petani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Dengan itu, petani tidak lagi memerlukan fisik kartu dan tetap bisa menjaga akuntabilitas transaksi yang menggunakan aplikasi dengan e-wallet quota pupuk alokasi. BSI juga mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui penyaluran KUR di wilayah Aceh.

Kartu Tani Digital, menurut Hery, sebagai terobosan guna menjamin tidak ada lagi petani di Aceh yang sulit mendapatkan pupuk subsidi karena mekanismenya lebih mudah dan jelas. Sekaligus sebagai alat untuk memonitoring pendistribusian pupuk subsidi kepada petani agar tepat sasaran. 

Adapun kota/kabupaten pertama yang menjadi penerima Kartu tani digital adalah Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah petani sebanyak 38.767 orang. Melalui program itut pula, petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen.

”Kartu Tani Digital ini memiliki beberapa fungsi seperti kartu identitas untuk petani, data base produktivitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Sehingga ke depan semua terdata dan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk, atau harga pupuk mahal,” tegas Hery.

Adapun pola transaksi Kartu Tani Digital dibagi dalam 3 tahap. Yaitu, pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. Pada tahap pembukaan rekening, BSI mengunduh data petani dari e-alokasi Kementerian Pertanian. Lalu, berdasar data e-alokasi tersebut, BSI melakukan pembukaan rekening dan e-wallet petani secara kolektif. Data hasil pembukaan rekening akan disampaikan ke Kementerian Pertanian dan Aplikasi Rekan PIHC.

Untuk aktivasi rekening, petani datang ke kios pupuk yang telah terdaftar sebagai agen BSI Smart. Agen BSI Smart akan melakukan verifikasi data petani. Setelah verifikasi berhasil, data petani akan langsung terhubung dengan aplikasi REKAN-PIHC. Selanjutnya, petani dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Sebelumnya, Jokowi sudah mengalokasikan Rp 95 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2023. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan. 

Lewat anggaran ketahanan pangan tersebut, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data serta pengembangan iklim investasi, penguatan sistem logistik pangan nasional, hingga transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Sumber: