2060 Bebas Emisi, PLTU Batubara akan Distop

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Indonesia punya target bebas emisi karbon pada 2060 nanti. Masih 37 tahun lagi. Namun, langkah-langkah tengah dikebut. Termasuk menghentikan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

 

Rencana itu sudah digaungkan saat pertemuan pemimpin-pemimpin dunia di KTT G20, Bali, pada November 2022. Salah satunya, membuat perjanjian pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP).

 

Bahkan, kantor Sekretariat JETP sudah diresmikan. Mulai beroperasi sejak Jumat, 17 Februari 2023 di kompleks Kementerian ESDM. Sebagai tindak lanjut atas dana JETP yang diterima Indonesia sebesar Rp 302 triliun dari sejumlah negara maju peserta KTT G20.

 

Ada misi JETP yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan. Yakni menyelesaikan peta jalan pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia. Total, sebanyak 253 unit akan ditutup secara bertahap. 

 

PLTU dianggap bertentangan dengan misi bebas emisi karbon. Sebab, ’’pabrik’’ itu menciptakan polusi udara yang beracun. Mulai dari merkuri, arsenik, timbal, kadmium, hingga ozon dan logam berat.

 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pensiun dini PLTU batu bara itu adalah realisasi program JETP. Namun, ia memastikan penghapusan pembangkit tersebut tak merugikan para pemiliknya. Sebab, akan diganti dengan pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih.

 

"Timeline penghapusan akan kita buat. Menunya sudah ada, nanti dipilih mana yang paling applicable," terangnya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin, 20 Februari 2023. 

 

Pada prinsipnya, aset PLTU tersebut akan dibeli. Tidak langsung ditutup. Tetapi akan dipercepat operasinya sebelum dihentikan. "Misalnya, masih sisa 15 tahun, maka akan dipercepat tiga tahun. Untuk menghitung nilainya harus ada keterbukaan," ucapnya.

 

Tentu ada wilayah yang jadi prioritas. Yaitu wilayah-wilayah yang tingkat produksi listriknya berlebihan. Juga yang proses pembakarannya tak sesuai spesifikasi awal.

 

Apalagi, cadangan listrik PLN juga terus meningkat sejak pandemi Covid-19. Produksi terus bertambah, sementara permintaan merosot. Bahkan, PLN tekor Rp 21 triliun akibat melubernya pasokan listrik nasional itu.

 

Sejauh ini, PLTU Jawa 7 di Banten punya kapasitas produksi listrik terbesar. Yakni mencapai 2.000 megawatt. Nilainya bisa mencapai Rp 7 triliun.

 

Margin cadangan listrik nasional tercatat 37 persen pada 2021 dan naik menjadi 56 persen pada 2022. Padahal, cadangan daya yang paling ideal mestinya di bawah 30 persen. 

 

Meski, ada juga beberapa daerah yang masih kekurangan listrik. Saat ini tengah diupayakan solusinya. Yakni dengan mentransmisikan listrik melalui kabel dari satu daerah ke daerah lain. 

 

Khususnya dari Jawa yang kelebihan listrik ke Sumatera yang masih kekurangan. "Karena kita terus membangun pembangkit listrik, tetapi lupa mentransmisikannya," jelasnya.

 

Arifin menegaskan, Tim JETP akan mendata PLTU yang sudah tidak efisien karena jelas konsumsi bahan bakarnya boros. Terutama yang produknya tidak optimal akibat pembakaran tak sesuai spesifikasi awal.

 

Di samping itu, juga akan dilaksanakan program konversi pembangkit tinggi emisi menjadi rendah emisi. Misalnya, mengonversi pembangkit berbahan bakar minyak dengan gas. "Juga yang dari gas ke energi baru. Dan memang konversi pembangkit ini jika ingin menurunkan emisi sekaligus cost secara cepat," tegas Arifin. 

 

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan program pensiun dini PLTU batu bara itu tidak berjalan sendiri. Melainkan diiringi program lain seperti pengembangan energi bersih, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan industri pendukung EBT.

 

"Program ini ada di dalam join statement, termasuk pengembangan industri pendukung EBT di Indonesia," jelasnya. Sehingga, tidak hanya membangun dari sisi pembangkit, tapi juga membangun dari sisi industri. (Mohamad Nur Khotib)

Sumber: