Geliat Bangun Kota Reog: Sunarto, Jenderal UMKM Ponorogo (14)

Sugiri Sancoko sering mengatakan bahwa PR terbesar Bupati Ponorogo adalah mengubah pola pikir atau mindset warganya. Itu juga berlaku untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ada pendampingan usaha, perizinan dan sertifikasi halal gratis, namun tak semua pengusaha mau memanfaatkannya.

 

Deretan tenda beratap piramida tertata rapi di sisi timur Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo. Selama bulan puasa, Bupati Sugiri Sancoko sering mampir ke sana. Inilah pusat Pasar Ramadan yang digelar serentak di 307 desa. 

Ada 25 tenda di Hos Cokroaminoto. Sebanyak 21 stan ditempati UMKM terbaik perwakilan kecamatan. Sisanya digunakan untuk sponsor yang juga berjualan di pusat Kota Reog itu. Namun, stan yang dikunjungi pertama oleh bupati malam itu, Rabu, 5 April 2023, tidak jualan apa-apa.

Hanya ada satu meja yang dijaga satu orang. Penjaga stan itu langsung berdiri ketika bupati masuk ke tenda. “Piye? Rame (bagaimana? Ramai, Red)?” tanya bupati sambil memegang pundak pria berambut gondrong itu. 

Namanya Sunarto. Ia Ketua Forum IKM Ponorogo. Bupati meminta bantuannya untuk membuka stan Pojok Layanan UMKM. Segala perizinan usaha hingga konsultasi bisnis bisa dilakukan secara gratis lewat dirinya. Pemkab yang memfasilitasi secara cuma-cuma untuk usaha dengan omzet di bawah Rp 500 juta per bulan.

Sunarto dengan produk risoles dan sambel pecel Cempluq.-Dok Pribadi Sunarto-

Cak Narto, panggilan akrabnya ditunjuk jadi “Jenderal UMKM”. Tanpa bintang di pundak. Bukan pula Aparatur Sipil Negara (ASN). Tugasnya begitu berat. Narto harus membantu pemkab mengubah mindset pelaku UMKM. Dan ia menyadari beban itu. 

“Untuk yang sertifikasi halal, tolong banget nggih (ya), Mas,” pinta Kang Giri. Narto mengangguk dan menyatakan siap. Sertifikasi halal itu begitu penting. Sebab mayoritas produk UMKM Ponorogo adalah makanan. Mulai dari aneka kripik, bumbu pecel, hingga sate yang bisa bertahan tiga bulan. Harusnya bisa masuk minimarket hingga diekspor.

Ada program sertifikasi halal gratis dari pemerintah pusat. Presiden Jokowi menargetkan 1 juta UMKM tersertifikasi halal pada 2024. Kurang setahun. Nah, Narto yang punya kedekatan dengan Kementerian Industri menjadi jembatan untuk pelaku UMKM. Biar naik kelas.

Ia menjadi pendamping pengurusan berbagai perizinan. Mulai dari Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), Nomor Induk Berusaha (NIB), merk, BPOM hingga sertifikasi halal. Kalau ada yang mau konsultasi bisnis, ia siap melayani lewat tatap muka atau dari WhatsApp. Semuanya gratis.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mendatangi Pasar Ramadan.-Boy Slamet/Harian Disway-

“Gitu lho, masih ada yang enggak mau. ’Katanya, buat apa Pak? Tanpa ngurus ini itu, dagangan saya kan sudah laris,” kata pemilik usaha makanan beku dengan merk Cempluq itu. Mindset itulah yang harus diubah. Narto mengatakan, UMKM yang mau berkembang harus tertib administrasi. 

Banyak pelaku UMKM yang tak tahu bahwa Jatim punya proyek Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS). Narto pernah mengunjungi tempat itu bersama Kementerian Industri dan Pemprov Jatim. Ia melihat ada begitu besar peluang industri halal yang bisa dibawa dari Ponorogo.

Sumber: