November Tahun Ini Juga Investor Swasta Kelas Kakap Mulai Bangun IKN

INVESTOR swasta sudah memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Bahkan sederet megaproyek mulai digarap.

Konsorsium Agung Sedayu Group (ASG) sudah melakukan groundbreaking mal, hotel, dan perkantoran pada 21 September 2023.

Di balik konsorsium ASG ada nama-nama investor kakap. Yakni Sugianto Kusuma dari AGS, Anthony Salim dari Salim Group, Franky Wijaya dari Sinarmas Group, dan Pui Sudarto dari Pulau Intan.

Selanjutnya Budi Hartono dari Grup Djarum, William Katuari dari Wings Group, Boy Tohir dari Adaro Group, Prajogo Pangestu dari Barito Pacific, Eka Tjandranegara dari Mulia Group, dan Soeryadjaya dari Grup Astra.

BACA JUGA: Anggaran Aman, Istana Presiden di IKN Ditarget Rampung Agustus 2024

Lalu, groundbreaking pembangunan tempat pelatihan sepak bola berstandar FIFA oleh PSSI. Seremoni itu sudah dihelat pada 22 September 2023. Bersamaan dengan groundbreaking pembangunan rumah sakit bertaraf internasional oleh RS Internasional Hermina.

Di waktu yang sama, PT Pertamina (Persero) juga menandatangani MoU pembangunan Pertamina Research Center for Sustainable Green Energy.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berharap pembangunan bisa dimulai awal November 2023. Saat ini, Otorita IKN juga telah memproses 284 letter of intent (LoI) dari para investor. Tentu berasal dari dalam negeri dan 21 negara lain.

Pembiayaan pembangunan IKN sudah ditetapkan harus menggunakan dana mayoritas dari swasta. Porsi dana itu ditetapkan 20 persen dari APBN dan 80 persen dari swasta. 

Maka peran Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN menjadi sangat sentral. “Harus bisa mencari banyak investasi swasta dan menciptakan model pembiayaan kreatif untuk membangun ibu kota ini,” ujar Bambang.

Tetapi, Bambang pun mengusulkan tambahan anggaran IKN sebesar Rp 3,1 triliun pada 2024. Untuk menambal berbagai kebutuhan yang mendesak. Sebelumnya, DPR sudah menyepakati anggaran IKN sebesar Rp 434 miliar pada 2024.

"Untuk semua hal itu, kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk dalam anggaran Rp 400 miliar tadi," kata Bambang saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin, 18 September 2023.

Tambahan dana itu untuk menunjang aksesibilitas yang belum dibangun. Sekaligus sejumlah pengadaan lainnya.

Rinciannya, Sekretariat Otorita IKN membutuhkan tambahan dana sebanyak Rp 182,8 miliar. Kedeputian Bidang Sarana Prasarana meminta dana tambahan paling besar yakni Rp 2,1 triliun. 

Sumber: