November Tahun Ini Juga Investor Swasta Kelas Kakap Mulai Bangun IKN

Sementara Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 466 miliar, dan Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan SDA membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 387 miliar.

Menurutnya, IKN perlu dana untuk membangun rumah susun untuk para pegawainya. Dana yang dibutuhkan untuk membangun lima menara rusun pun cukup banyak. Diperkirakan mencapai Rp 893 miliar. 

Selain itu, ada kebutuhan untuk konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur Rp 27,2 miliar, biaya operasional pemeliharaan gedung di kawasan IKN Rp 409,7 miliar, dan penyediaan dan pengelolaan angkutan umum Rp 500 miliar.

Juga ada sarana pemadam kebakaran Rp 265,5 miliar dan kebijakan bidang sarana dan prasarana koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sebanyak Rp 16,2 miliar.

Tambahan anggaran itu diusulkan lantaran sejumlah infrastruktur dan fasilitas yang telah diserahkan pengelolaannya kepada IKN. Sehingga butuh biaya merawat dan mengoperasionalkan fasilitas tersebut. "Sisi kualitasnya tentu harus benar-benar kami jaga," ujar dia.

Anggaran IKN tahun 2024 memang meningkat daripada tahun ini. Itu disebabkan beban kerja otorita IKN bertambah. Misalnya, adanya rencana pelaksanaan pemindahan ibu kota secara resmi pada Juli mendatang.

BACA JUGA: Bandara VVIP IKN Mulai Dibangun Bulan Depan, Didesain Dengan Budaya Kalimantan dan Teknologi Ramah Lingkungan

Bambang memperkirakan butuh antara 15 tahun hingga 20 tahun agar ibu kota baru Indonesia bisa mencapai tahap penyelesaian. Sebagaimana merujuk pada pemindahan ibu kota di negara lainnya. 

Seperti pembangunan ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, yang bahkan butuh 50 tahun. Untuk rencana jangka pendek, ia menargetkan infrastruktur dasar IKN sudah bisa rampung pada 2024.

“Jadi, rencana Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 bisa dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, sejumlah anggota Banggar DPR memprotes permintaan tambahan anggaran itu. Sebab waktu terlalu mepet pada pembahasan anggaran 2024.

“Kita bisa ambil keputusan anggaran Otorita IKN sebesar Rp 434 miliar, dan dapat kita setujui,” tutup Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Mohamad Nur Khotib)

Sumber: