Komitmen Negara Kepulauan, Indonesia Perkenalkan Praktik Blue Economy di KTT AIS Forum 2023

HARIAN DISWAY - Indonesia berkomitmen mengimplementasikan blue economy dalam tata kelola ruang laut melalui serangkaian kebijakannya.

"Khusus di Kementerian Kelautan perikanan dalam hal implementasi ekonomi biru ada lima kebijakan pokok atau kebijakan yang kita canangkan. Ini kita sampaikan juga ke seluruh anggota AIS (Archipelagic and Island State) Forum," kata Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023 malam.

Sumber daya kelautan yang besar juga mengandung tantangan yang besar. Hal pertama yang harus ditekankan adalah menjaga ekologi laut tetap lestari. Namun di sisi lain ada desakan kepentingan ekonomi yang begitu besar, apalagi di negara-negara maritim dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia.

Maka dari itu, Blue Economy menjadi kebijakan yang sangat penting untuk dipahami oleh seluruh negara kepulauan.

BACA JUGA:Edward Tannur: Ronald Sudah Dewasa, Dia Harus Bertanggungjawab

BACA JUGA:Karhutla di Sragen, Sembilan Hektar Lahan Terbakar, Dipicu Warga yang Membakar Sampah

"Bagaimana kita mengatur ruang laut yang baik. Kemudian bagaimana menata tata kelola kelautan agar bisa terjaga. Ini menjadi hal yang penting bahwa lima program yang kita inisiasi sebagai program ekonomi biru, harus kita sampaikan dalam forum agar seluruh negara kepulauan berkomitmen bisa menjaga laut sebagai satu ekologi, termasuk biota di dalamnya," tegas Menteri KP

Lima kebijakan pokok yang dimaksud, pertama, memperluas kawasan konservasi. Hal ini menjadi penting karena menyangkut juga soal perubahan iklim.

"Jadi bagaimana konservasi laut ini bisa menyerap karbon lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang di darat, sekaligus memproduksi oksigen, dan kemudian sebagai daerah pemijahan secara alami perikanan di laut," kata Trenggono.

BACA JUGA:Polda Jatim Gelar Operasi Terpusat Mantap Brata Semeru 2023-2024

BACA JUGA:Dinner Hemat! GrabFood Gelar Diskon Kilat 10.10 dengan Potongan Hingga 90%

Kedua, kebijakan penangkapan ikan secara terukur. "Jadi, kita sampaikan juga ke seluruh peserta AIS Forum, bahwa sekarang Indonesia segera memulainya. Telah terbit PP 11 tahun 2023, bahwa penangkapan ikan di laut, khususnya di wilayah Indonesia harus berbasis pada kuota," ujarnya.

Ketiga adalah mengembangkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, baik di perikanan pesisir, perikanan laut, dan perikanan darat.

"Ini menjadi penting dan ada lima komoditi yang harus menjadi unggulan di beberapa tahun yang akan datang, yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut," tuturnya.

Keempat adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir. Ini juga menjadi penting kaitanya dengan perubahan iklim.

BACA JUGA:Tawaran Mediator Oleh Hakim PN Jombang, Gugatan Mantan Mertua Terhadap Menantu Dilanjutkan

BACA JUGA:Hanya Pukul 18.00 WIB! Di Tokopedia 10.10 WAR Diskon, Samsung S22 Hanya Rp 1 Juta!

“Kelima seperti yang pernah disampaikan pada forum internasional, termasuk pada forum AIS tahun lalu, bahwa telah dilakukan upaya pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan,” kata Trenggono.

Menteri KP menuturkan, pembentukan AIS Forum selalu mengacu pada konvensi PBB tentang hukum laut khususnya terkait tata kelola kelautan global yang baik, atau good maritim governance.

Trenggono lebih lanjut jika pihaknya memberikan jaminan akan kesuksesan atas AIS Forum adalah perasaan senasib sepenanggungan dari para pemimpin negara kepulauan.

"Karena kita sama-sama negara maritim negara kelautan sehingga bisa bekerja sama antarberbagai negara menghadapi tantangan yang sama terkait perubahan iklim," jelas Sakti.

BACA JUGA:Kemenkes Bagikan 8 Cara Penanganan Kulit yang Terkena Sunburn, Patut Dicoba!

BACA JUGA:Sering Terpapar Sinar Matahari bisa Sebabkan Sunburn, Cegah dengan Beberapa Langkah Ini

Hal lain adalah kerangka legal formal yang dituangkan dalam Leaders Declaration AIS Forum untuk mendorong penguatan AIS Forum menjadi institusi yang lebih formal di masa depan. Kemudian, aspek sumber pendanaan, pengetahuan, dan pengalaman.

Salah satu poin dalam Leaders Declaration AIS Forum yang terkait dengan pengelolaan kelautan berkelanjutan adalah semua negara AIS Forum khususnya pimpinan negara harus memiliki cara pandang yang sama dalam mengelola, menjaga dan melindungi laut. Di mana ekologi harus bisa menjadi panglima.

"Lalu kemudian, secara umum, negara-negara AIS Forum merespon positif dan saling menghargai tingkat komitmen masing-masing negara. Dalam forum ini semua kepentingan negara-negara AIS harus berbagi pengalaman. Semoga dalam beberapa hari ini dapat disepakati pandangan dan komitmen yang sama," tutur Menteri KP. (*)

 

Sumber: