PB IDI Kutuk Keras Penyerangan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis di Wilayah Konflik

HARIAN DISWAY - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT mengutuk keras serangan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

Ia meminta semua pihak untuk memastikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak menjadi sasaran dan diberikan akses yang aman untuk merawat korban yang terluka.

“Sebagai dokter, kami mempunyai kewajiban etik untuk menempatkan keselamatan pasien dan komunitas masyarakat sipil diatas segalanya,” tegas Adib.

Adib juga menyampaikan bahwa PB IDI turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas hilangnya nyawa di kedua pihak yang berkonflik.

"Namun, lebih dari itu, khususnya bagi para profesional medis yang kehilangan nyawa saat memberikan layanan penyelamatan nyawa kepada masyarakat," katanya.

BACA JUGA: PB IDI Ingatkan Proses Pemeriksaan Kesehatan Capres Cawapres Agar Independen dan Imparsial

Sebagai organisasi profesi medis, PB IDI berkomitmen untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya perawatan medis yang etis, serta tujuan perdamaian dunia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

PB IDI bersama dengan World Medical Association (WMA) atau Asosiasi Medis Dunia juga mengeluarkan seruan mendesak kepada semua pihak yang berkonflik.

Yakni untuk mematuhi norma-norma Hukum Humaniter Internasional (IHL). "Untuk tidak menyerang fasilitas medis dan kendaraan tenaga kesehatan serta melindungi tenaga kesehatan," tegasnya.

BACA JUGA: PB IDI dan WMA Serukan Stop Serangan Terhadap Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan di Gaza

Petugas kesehatan harus diberikan sumber daya yang mereka perlukan untuk merawat semua pasien dengan penuh kasih sayang dan sesuai dengan nilai etika profesi dan netralitas medis.

Koridor kemanusiaan harus digunakan untuk memastikan pengiriman pasokan medis penting dan bantuan kemanusiaan lainnya ke Jalur Gaza dengan aman.

Kedua lembaga itu juga mengajukan permohonan yang kuat kepada kedua belah pihak untuk menyelamatkan warga sipil, rumah sakit, dan layanan penting lainnya. (*)

Sumber: