Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Anies Gagas Lembaga Khusus Perubahan Iklim

Bagi calon presiden yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB itu, energi berkeadilan adalah refleksi dari upaya mewujudkan satu kemakmuran sebagai bagian dari cita-cita UUD 1945. Sedangkan satu kemakmuran tidak akan pernah terlaksana bila ruang hidup kita rusak.

BACA JUGA:Anies-Muhaimin Tunjuk Waketum Nasdem Ahmad Ali Sebagai Pelatih Timnas, Apa Saja Tugasnya?

BACA JUGA: Survei ICRC: Prabowo-Gibran 37,3%, Ganjar-Mahfud 33,5%, Anies-Imin 24,1%

"Selain lambat realisasinya transisi energi kita juga sarat ketidakadilan. Kita ingin transisi energi berkeadilan ini benar-benar terlaksana," ujar Anies.

Anies menegaskan bahwa krisis iklim yang terjadi saat ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak pada lintas sektor-komunitas. 

Di sektor lingkungan, sekitar 20 juta hektare hutan hilang dalam 20 tahun terakhir, dan di sektor kesehatan sebanyak 38 kabupaten yang rentan atau berisiko tinggi penyebaran malaria. 

"Termasuk di sektor ekonomi dengan potensi kerugian mencapai Rp544 triliun sejak 2020 hingga 2024, serta terdapat 174 kabupaten kota di Indonesia rentan atau berisiko tinggi mengalami ketidaktahtahan air dan 98 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi," papar Anies.

Calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menunjukkan komitmen kepeduliannya terhadap energi baru terbarukan saat menjadi orang nomor satu di Jakarta. 

Menurut Anies, Pemprov DKI kala itu mengkonversi 52 angkutan umum bus listrik, menyediakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sabira, Kepulauan Seribu, untuk memenuhi 50 persen konsumsi listrik penduduk, menerapkan sekolah net zero carbon, dan penyediaan 1.080 unit panel surya untuk Jakarta International Stadium (JIS). 

"Pemprov bahkan terlibat mendorong kota-kota di dunia untuk implementasikan aksi iklim," tandas Anies. (*)

Sumber: