Prabowo Jatah Kursi Menteri Untuk Kader Muhammadiyah

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Calon presiden Prabowo Subianto memungkasi uji publik Muhammadiyah bagi tiga pasangan capres-cawapres Pemilu 2024. Ketua umum Partai Gerindra itu pun diangkat menjadi anggota kehormatan Muhammadiyah. 

Prabowo hadir bersama Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) ZUlkifli Hasan. Namun, Prabowo juga menyampaikan maaf. Sebab, kali ini tanpa didampingi cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka. 

“Karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya, di Jatim juga. Tapi, yang menyelenggarakan adalah NU,” ujarnya lantas disambut tawa audiens di auditorium kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Jumat, 24 November 2023. 

Tentu, Gibran akan hadir bila ada kesempatan lagi. Dan pasti mau diajak berdialog dengan Muhammadiyah.

BACA JUGA:Ini Cara Prabowo Tangani Konflik Papua

BACA JUGA:TKN Jelaskan Kenapa Gibran Batal Dampingi Prabowo Hadiri Dialog Muhammadiyah

Capres nomor urut 2 itu pun berjanji memberi jatah kursi menteri bagi kader PP Muhammadiyah. Ini menanggapi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang mengenang pertemuannya dengan Prabowo di Jakarta. Saat itu, Mu’ti menanyakan apakah menteri pendidikan bakal diisi kader Muhammadiyah.

“Saya berjanji bahwa menteri-menteri kabinet adalah putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. InsyaAllah Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik, InsyaAllah,” tandas Prabowo.

Menteri pertahanan itu sempat menyinggung soal persatuan NU dan Muhammadiyah. Bila kedua ormas besar Islam itu bersatu, imbuhnya, negara sudah pasti mantap. 

Sementara itu, Ketum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir berpesan agar Pemilu 2024 tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Sebab, kontestasi pemilu bukan sekadar wahana merebut hati rakyat lantas menduduki jabatan pemerintahan.

BACA JUGA:Prabowo Beberkan Gagasan di Universitas Muhammadiyah Surabaya

BACA JUGA:Dekati Anak Muda, Prabowo Diajak Ridwan Kamil ke Jabarano Coffee

Haedar menegaskan bahwa pemilu merupakan wadah untuk mewujudkan visi-misi dan cita-cita nasional. Sebagaimana yang telah diletakkan pondasinya secara kokoh oleh para pendiri Indonesia.

Terutama dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai dasar Pancasila. “Sehingga siapapun capres dan cawapres yang memperoleh mandat rakyat bukan dalam perspektif misi visi dan cita-cita sendiri,” tandas Haedar.

Sumber: