Slepet Imin di Surabaya: Bangun 40 Kota Lebih Logis daripada IKN

SURABAYA,  HARIAN DISWAY - Slepet Imin merupakan program forum anak muda untuk menyampaikan gagasan kepada cawapres Muhaimin Iskandar. Kali ini, Slepet Imin hadir di Xperia Collaborative Space Surabaya pada Rabu malam, 10 Januari 2024.

Ratusan anak muda sudah menunggu Gus Imin sejak pukul 7 malam. Dan akhirnya lulusan Fisipol UGM itu datang pada pukul 8.30 malam dan disambut cukup meriah oleh anak muda yang mayoritas kalangan mahasiswa.

Sesi tanya jawab diberikan secara bebas dan dipastikan tidak ada baper di antara kedua belah pihak. Gus Imin secara tegas memastikan hal tersebut. Aspirasi, pertanyaan dan masukan dari para mahasiswa dinilai sebagai bagian demokrasi.

"Demokrasi itu bebas, semua diutarakan ga boleh baperan supaya ada titik temu ideal," ujarnya.

Pertanyaan pun silih berganti dilontarkan. Hal yang cukup menarik di antaranya menyoal pembangunan infrastruktur yang belum lama ini di-highlight Gus Imin pada debat Cawapres. 

BACA JUGA:Di Hadapan Kader dan Relawan, Muhaimin Minta Didemo Jika Menang Tapi Tak Tepati Janji

BACA JUGA:Konsolidasi di Surabaya, Muhaimin Iskandar Janji Sejahterakan Guru dan Petani

Mahasiswi bernama Zulaiha dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya menanyakan kemungkinan pembangunan 40 kota baru di tengah minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Jawaban Gus Imin justru menyiratkan pembangunan 40 kota baru lebih masuk akal dibandingkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Apalagi skemanya ialah optimalisasi dan pengembangan kota yang sudah ada.

"Anggaran dari mana, saya kira-kita tidak perlu membangun kota baru ya. Kota yang ada ini diambilkan dari APBN masing-masing 40 (kota) kalau Rp 10 triliun 400 triliun. Anggaran IKN hampir 500 triliun," ujarnya.

"Itulah perbandingan keadilan daripada membangun kota baru yang belum tentu bisa tumbuh dengan waktu cepat," lanjutnya. 

Gus Imin menilai, pembangunan 40 kota baru di Indonesia buntut dari keprihatinannya atas pembangunan yang tidak merata. Sehingga ada urbanisasi dari desa ke Jakarta. Asas keadilan tidak ada.

BACA JUGA:Jusuf Kalla Hadiri Konsolidasi AMIN, Muhaimin: Tak Ingin Indonesia Salah Langkah

BACA JUGA:Strategi Tim Hukum Anies-Muhaimin di Gorontalo: Koordinasi, SOP, dan Relawan Kampus

Sumber: