Dirty Vote: Kecurangan Pemilu Dimulai Sejak Penunjukan PJ Kepala Daerah, Ini Penjelasannya

Bey Machmuddin, Pj Gubernur Jawa Barat, misalnya, adalah mantan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (Setpres) Republik Indonesia. Heru Budi Hartono, Pj Gubernur DKI yang menggantikan Anies Baswedan, adalah Kepala Setpres 2017.

BACA JUGA:Bey Machmudin Gantikan Ridwan Kamil Jadi Pj. Gubernur Jawa Barat

Kemudian, di Jawa Tengah, posisi Ganjar Pranowo diisi oleh Nana Sudjana. Ia diketahui sebagai mantan Kapolresta Surakarta pada 2010. Yakni ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Mereka dekat sejak era itu.

Namun, yang paling janggal adalah penunjukan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Hingga 2022, ia masih berstatus anggota TNI dengan pangkat Mayjend. Selepas menjabat Pangdam Iskandar Muda, ia menjadi asisten teritorial KASAD sejak 2021.

"Tiba-tiba saja, beliau ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. Lalu 3 hari kemudian, beliau langsung ditunjuk menjadi Pejabat Gubernur Aceh," kata Feri Amsari.

DIRTY VOTE: Kecurangan pemilu dimulai sejak penunjukan PJ kepala daerah, ini penjelasannya.-Youtube Dirty Vote-

BACA JUGA:Dilantik Jadi Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin Resmi Gantikan Ridwan Kamil

Apa tujuan Jokowi membentuk pasukan Pj gubernur dari orang-orang pilihannya? Besar kemungkinan, itu untuk mengamankan suara pasangan calon yang didukung oleh Jokowi pada Pilpres 2024. Sejak dulu, rupanya, ia sudah memimpikan pilpres berjalan 1 putaran.

Mewujudkannya tidak mudah. Paslon tidak cukup mendapatkan suara mayoritas 50+1%. Tapi juga harus memenuhi prinsip sebaran wilayah. Yakni harus menang setidaknya di 20 provinsi. Angka 20 didapat dari 50% provinsi Indonesia ditambah 1.

Nah, menang di 20 provinsi jelas pekerjaan rumah yang besar. Apalagi, Jokowi dikenal hanya kuat di beberapa provinsi. Misalnya Jawa (5 provinsi), Papua (1 provinsi), Bali (1 provinsi).

BACA JUGA:Klarifikasi Pj Gubernur Jateng saat Jemput Prabowo di Bandara Ahmad Yani

BACA JUGA:Terprovokasi, Iring-Iringan Jenazah Lukas Enembe Ricuh, Pj Gubernur Papua Jadi Korban

Maka itulah, Jokowi akhirnya juga melakukan pemekaran Papua sejak 2022. Dimulai dengan memisahkan Papua dengan Papua Barat. Lalu mengembangkannya lagi menjadi 4 provinsi pada 2023. Yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

DIRTY VOTE: Kecurangan pemilu dimulai sejak penunjukan PJ kepala daerah, ini penjelasannya. Foto: Feri Amsari memperlihatkan video Pj Gubernur Kalbar yang mempromosikan IKN.-Youtube Dirty Vote-

Nah, dari 20 provinsi yang pejabat gubernurnya ditunjuk Jokowi, diperkirakan bisa mendulang 140 juta suara. "Yang ekuivalen dengan 50% lebih suara pemilih," kata Feri Amsari.

Sumber: