Dirty Vote: Kecurangan Pemilu Dimulai Sejak Penunjukan PJ Kepala Daerah, Ini Penjelasannya

HARIAN DISWAY - Film dokumenter Dirty Vote cukup mengejutkan banyak pihak. Film garapan Dandhy Laksono itu menunjukkan berbagai fakta yang selama ini lolos dari pengamatan publik. Film itu, salah satunya, mengulas kecurangan Pemilu 2024 dimulai sejak 2022. Tepatnya sejak penunjukan PJ kepala daerah.

KPU memang telah menjadwalkan Pilkada serentak pada 2024. Alasannya, agar bersamaan dengan Pemilu dan Pilpres. Hal itu dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Karena konstelasi politiknya mengawal 5 tahun ke depan.

Karena itulah, banyak jabatan kepala daerah yang lowong mulai 2022 dan 2023. Baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Di daerah-daerah itu, pilkada sebelumnya digelar pada 2017 atau 2018.

BACA JUGA:Kapasitasnya Diragukan TKN, Ini Profil 3 Pakar Hukum yang Tampil di Film Dirty Vote

Sehingga masa jabatan kepala daerah sebelumnya sudah habis sebelum pilkada serentak pada 2024. Daerah-daerah itu, misalnya, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Serta masih banyak lagi di Sumatra dan Kalimantan.

DIRTY VOTE: Kecurangan pemilu dimulai sejak penunjukan PJ kepala daerah, ini penjelasannya. Foto: Feri Amsari memperlihatkan peta daerah yang Pejabat gubernur dan kotanya baru saja ditunjuk jokowi pada 2022-2023.-Youtube Dirty Vote-

Nah, masih menurut film Dirty Vote, upaya untuk mengontrol perolehan suara dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menunjuk para Pejabat (Pj) gubernur yang bisa dikendalikan. Ia meminjam tangan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri.

"Presiden berwenang menunjuk pejabat gubernur, sekaligus memberikan pengaruh luar biasa dalam penunjukan pejabat bupati dan wali kota," kata Feri Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, yang menjadi narator Dirty Vote.

BACA JUGA:TKN Sebut Film Dirty Vote Berisi Fitnah

BACA JUGA:Alissa Wahid Percaya Isi Film Dirty Vote, Ini Alasannya

"Kewenangannya ada di Menteri Dalam Negeri, yang kemudian mendapat restu dari presiden," lanjutnya. Ia mengungkap, sepanjang 2022-2023, Jokowi telah menunjuk 20 Pj gubernur dan 182 pj bupati atau wali kota di seluruh Indonesia.

Masalahnya, penunjukan Pj kepala daerah itu banyak yang cacat hukum. Banyak yang prosesnya tidak transparan dan diketahui publik. Sampai-sampai, Mendagri Tito Karnavian pun dilaporkan ke Ombudsmen RI.

DIRTY VOTE: Kecurangan pemilu dimulai sejak penunjukan PJ kepala daerah, ini penjelasannya. Foto: Feri Amsari memperlihatkan peta daerah yang Pejabat gubernur dan kotanya baru saja ditunjuk jokowi pada 2022-2023.-Youtube Dirty Vote-

"Karena banyak penunjukan Pj kepala daerah yang maladministratif," kata Feri. Dan jika ditelusuri, lanjut pria 44 tahun itu, para pejabat gubernur tersebut adalah orang-orang dekat Presiden Joko Widodo.

Sumber: