Rakortekrenbang 2024 Kemendagri, Ini 6 Arahan Penting untuk Pemda

SURABAYA, HARIAN DISWAY -  Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 di Surabaya. 

Pada kesempatan tersebut, Suhajar memaparkan enam arahan penting yang disampaikan oleh Mendagri,  Senin 26 Februari 2024 di Vasa Hotel Surabaya.

Suhajar menjelaskan bahwa Mendagri memberikan arahan kepada dirinya terkait enam poin kunci yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan di daerah.

Poin pertama yang diungkapkan adalah pentingnya menjadi perencana yang berintegritas dan memprioritaskan efisiensi.

Suhajar menegaskan bahwa efisiensi merupakan kunci dalam memenangkan persaingan, baik dalam manajemen maupun pembangunan.

Peserta Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 di Surabaya.-Kemendagri-

“Kenapa daerah-daerah bisa lebih maju dari daerah lain, kenapa sebuah perusahaan bisa mengalahkan perusahaan yang lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang memenangkan persaingan adalah yang memuliakan efisiensi,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam poin kedua, Suhajar menekankan perlunya memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berorientasi pada hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA:Kemendagri Imbau Pemda Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

BACA JUGA:Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan, Irjen Kemendagri Kerahkan Kepala Daerah

Dia memberikan contoh terkait proyek pembangunan infrastruktur yang harus memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

“Tolong, pesan Pak Menteri di nomor dua jauh sangat mendalam, pastikan rupiah yang keluar betul-betul bermanfaat untuk rakyat,” terangnya.

Poin ketiga yang disoroti adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai kemandirian fiskal.

Suhajar menjelaskan bahwa PAD yang tinggi memungkinkan daerah untuk memiliki lebih banyak kontrol atas anggaran mereka sendiri, serta meningkatkan otonomi daerah dalam pengelolaan dan pembangunan.

Sumber: