Program Korporasi Petani Diharapkan Tekan Inflasi Pangan di Jatim, Ini Penjelasannya

Program Korporasi Petani Diharapkan Tekan Inflasi Pangan di Jatim, Ini Penjelasannya

Penandatanganan MoU Kerjasama Antara Daerah Komoditas Pangan Strategis saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) yang digelar di Grand Mercure Malang, Jawa Timur, Selasa, 27 Februari 2024.-Julian Romadhon/Harian Disway-Harian Disway

Masih di tahun yang sama, produksi jagung mencapai 4,5 juta ton. Itu meliputi 60,9 persen produksi jagung di pulau Jawa.


Di tengah hiruk pikuk Pilpres 2024, petani di Desa Bedinding, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, tetap fokus bekerja di sawahnya. -Rustinsyah-

BACA JUGA:Beras Kalah

Meski produksi Jatim tergolong tinggi, komoditas pangan tersebut masih menjadi penyumbang inflasi yang dominan. Terutama beras yang merupakan bahan pokok paling krusial bagi masyarakat Jawa Timur.

Di sisi lain, Bumi Majapahit (sebutan Jatim) yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, juga menjadi penyokong kebutuhan pangan provinsi-provinsi lain. Terlebih bagi wilayah Indonesia bagian timur.

"Untuk menyikapi hambatan dan pengendalian inflasi di Jatim, TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Jatim mau tak mau harus memperkuat kelembagaan petani. Salah satunya melalui program korporasi petani," tandas Adhy Karyono.

Dari hasil Rakorpusda Jawa 2024, disepakati tiga komoditas utama yang menjadi fokus pengendalian inflasi tahun 2024. Yakni komoditas beras, aneka cabai, dan bawang merah.

BACA JUGA:Kemendagri Imbau Pemda Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

BACA JUGA:Zulkifli Persilahkan Masyarakat Beli Beras SPHP Bulog Yang Lebih Murah: Berasnya Enak Juga

Sedangkan wilayah pengendalian difokuskan kepada 7 daerah. Yakni Madiun, Sumenep, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, dan Surabaya.

Selanjutnya, ada 3 strategi utama yang telah disepakati untuk mengendalikan risiko inflasi pangan di wilayah Jawa.

Pertama, penguatan produktivitas pangan strategis. Baik on farm maupun off farm. Kedua, perluasan dan penguatan ekosistem BUMD pangan di wilayah Jawa. Dengan cara kerjasama antar daerah (KAD) terintegrasi, antara klaster ketahanan pangan dengan off taker BUMD.

Terakhir, perluasan warung TPID sebagai warung pengendalian inflasi pangan pada daerah prioritas.Tiga hal di atas diharapkan mampu menekan inflasi. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: