Sempurnakan Proyek Infrastruktur Jokowi, Menteri PANRB Tekankan Kepemimpinan Digital di Kalimantan Timur

HARIAN DISWAY - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyarankan pemerintah di daerah Kalimantan Timur untuk menerapkan kepemimpinan digital (digital leadership).

Hal itu ia katakan saat berada dalam agenda Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan se-Kalimantan Timur pada Selasa, 5 Maret 2024. “Digital leadership harus segera diterapkan. Transformasi digital meliputi aspek digital structure, digital competence, dan digital culture,” ujar Anas.

BACA JUGA: Penting Bagi ASN untuk Melek Digital

Digital leadership ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan di Kalimantan Timur, tak terkecuali menjangkau setiap wilayah dari pusat pemerintahan.

Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia. “Sehingga dengan digital, warga yang jauh dari pusat aktivitas layanan publik dari pemerintah pun bisa mengaksesnya dengan mudah,” katanya.

BACA JUGA: Digitalisasi Pelayanan Publik Dimasifkan oleh KemenPANRB ke Seluruh Indonesia dengan Sistem Paralel

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menekankan bahwa digitalisasi ini menjadi kunci utama untuk merealisasikan pelayanan cepat dan efektif, sekaligus menyempurnakan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo.
Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik turut hadir dalam agendaRapat Koordinasi Administrasi Pembangunan di Kalimantan Timur. --Kemenpan RB

Selain itu, menurut Anas, reformasi birokrasi yang digarap pemerintah seharusnya berfokus pada program-program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, perlu perubahan paradigma dari orientasi input, berapa anggaran yang telah dan akan dihabiskan, ke orientasi outcome, berapa besar kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan,” ujar Anas.

BACA JUGA: BMKG dan PANRB Kolaborasi Latih SDM Lembaga Peringatan Dini Yang Siap 24 Jam

Menteri PANRB itu pun mendorong supaya regulasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur, turut mendukung digitalisasi pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyatakan sepakat dengan hal yang disampaikan Menteri PANRB. Ia juga menyebutkan Pemprov Kalimantan Timur tengah mengejar implementasi sistem digital untuk pelayanan.

BACA JUGA: Hadirkan Pelayanan Inklusif, Kapasitas SDM Informasi Publik Ditingkatkan

Akmal pun mengakui bahwa remote area dan kondisi geografis di wilayah Kalimantan Timur menjadi suatu kendala. Meskipun demikian, ia dan pihaknya yakin pengembangan sistem informasi akan mampu mengatasi kendala tersebut.

Sumber: