Membaca Kegagalan PPP di Pemilu 2024

Membaca Kegagalan PPP di Pemilu 2024

Ilustrasi. Partai Persatuan Pembangunan gagal melewati ambang batas minimal parliamentary treshold pada Pemilu 2024 yang membuat mereka tidak bisa duduk di Senayan--

KPU RI sudah menetapkan hasil akhir suara partai hasil Pemilu 2024. Terdapat 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) dengan perolehan yang beragam. 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak termasuk di dalamnya. Suara PPP hanya 3,87 persen atau kurang dari 4 persen ambang batas minimal. 

Suara PPP yang minim ini mengejutkan banyak pihak terutama umat Islam. Terlebih, PPP adalah partai berpengalaman matang yang sudah 12 kali ikut Pemilu sejak 1973.

Perolehan suara PPP membuka mata bahwa faktor senioritas dan pengalaman ternyata tidak menjamin eksistensi partai untuk bertahan di Senayan. Tidak juga keterlibatan tokoh-tokoh nasional sebagai penjaga gawang partai berlogo Ka’bah ini. 

BACA JUGA:Pilpres Usai dengan Damai

Meski demikian, gejala bakal tersingkirnya PPP sudah terlihat sebelum Pemilu digelar. Dari 9 partai yang eksis hasil Pemilu 2019, terdapat dua partai sering muncul dalam survey yang perolehannya di bawah 4 persen yakni PPP dan PAN

Beberapa lembaga survey seperti Republic Institute, LSI, Poltracking dan SMRC menempatkan keduanya di posisi terbawah. Prediksi terhadap PPP tepat namun PAN meleset. 

Beberapa aspek yang dapat dicermati dari kegagalan PPP menembus parlemen dapat dilihat dari fenomena internal maupun eksternal. 


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan sikap terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024.-ppp-

Beberapa kejadian justru kontra produktif dengan upaya PPP untuk mengembalikan citra partai Islam yang masih cukup layak bertengger di Senayan. 

Di tingkat internal, ‘keseleo lidah’ ketua umum Suharso Monoarfa di pertengahan tahun 2022 yang dikenal dengan ‘amplop kyai’ memicu protes dari kalangan internal yang merasa tidak terima atas pernyataannya. 

BACA JUGA:Halo… Saya di Ruang Tahanan KPK

Beberapa organ di PPP maupun simpatisan marah atas pernyataan tersebut karena dianggap menghina dan melecehkan posisi kyai yang sangat dihormati. 

Kasus ‘amplop kyai’ tersebut memicu terjadinya gejolak yang berakhir pergantian ketua umum di tengah jalan. Publik terutama pesantren yang selalu menjadi penyokong suara PPP terlanjur tersakiti. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: