Model Murni Korporat atau Semibirokrat: Format Ideal Tata Kelola Sumber Daya Alam

Saat sidang BPUPKI untuk menyusun undang-undang dasar Indonesia yang akan merdeka, Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa suatu kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya dikelola lembaga/badan usaha milik pemerintah dan tidak boleh dilepaskan begitu saja kepada partikelir (swasta). 

Namun, sekalipun lembaga/badan usaha pemerintah yang mengelola, mentalitas pengelolanya haruslah berkarakter seperti pengusaha, bukan seperti birokrat. 

Akhirnya, bagaimanakah wajah kebijakan pemerintahan yang baru nanti?

Kita tunggu saja. (*)

*) Didik S. Setyadi adalah kepala Pusat Studi Lingkungan dan Energi Berkelanjutan Sekolah Pascasarjana Unair, Surabaya, dan pengajar tetap di Petroleum University UP 45 Yogyakarta 

 

Sumber: