Catatan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah: Antisipasi Dampak Rupiah Loyo

Jika disandingkan dengan sejumlah data lainnya seperti berlanjutnya keputusan sejumlah industri merumahkan karyawan, tingkat konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 dan berjalan 2024 tidak setinggi tahun 2022.

Survei tingkat penjualan eceran jenis sandang oleh BI sejak pandemi di tahun 2020 sampai sekarang belum pulih masih did level 51,8 – 57, sedangkan periode sebelum pandemi di kisaran  150 – 240. Data ini memperlihatkan, daya beli rakyat sedang tidak baik baik saja. 

Menghadapi situasi ini, kita sebagai bangsa harus bersatu. Keadaan kedepan yang kita akan hadapi tidak akan mudah. Hampir dipastikan The Fed masih akan bertahan di suku bunga tinggi, dan ketidakmenentuan geopolitik global, yang akan mendorong kebijakan restriktif oleh masing masing negara, demi mengamankan kepentingan nasional mereka masing masing.

Oleh sebab itu, segenap kekuatan bangsa harus bersama sama mengikatkan tali gotong royong. Dilain pihak, pemerintah harus mampu meningkatkan kepercayaan rakyat.

Ucapan dan tindakan pemerintah dan pemimpin nasional harus bisa menjadi keteladanan dalam rangka membangun kepercayaan rakyat. Tragisnya, menghadapi situasi sulit, para pemimpin dan elit politik makin centang perenang.

Kedepan, situasi kita tidak mudah, dan harus menjadikan keadaan itu sebagai national bonding. Kesampingkan terlebih dahulu kepentingan kepentingan sesaat, di antara para elit.

Sebab jika keadaan ekonomi ini semakin memburuk, lagi lagi yang akan menerima resiko paling awal adalah rakyat kita sendiri.

Saya benar-benar mengharapkan pemangku kebijakan untuk tidak membuat komunikasi publik, bahwa kita sedang baik baik saja. Sampaikan keadaan seobyektif mungkin, agar rakyat sejak dini bisa bersiap menghadapi segala kemungkinan, dan bersatu padu.

BACA JUGA:Momen Iduladha, PDIP Jatim Bantu Rakyat Lewat Distribusi 376 Sapi Kurban

BACA JUGA:PDIP Masih Gamang di Pilgub Jatim, Ingin Usung Calon Sendiri Bergandengan Dengan PKB

Dari sisi teknokratis, hendaknya pemangku kebijakan fiskal dan moneter kian memperkuat kebijakan struktural perekonomian nasional, antara lain:

1. Memastikan tata kelola devisa, terutama devisa hasil ekspor sumber daya alam berjalan optimal untuk memperkuat cadangan devisa. Berikan kebijakan insentif dan sanksi yang sepadan untuk menopang tata kelola devisa nasional.

2. Terus melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif, dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh. Sebab aliran masuk investasi portofolio kembali positif pada triwulan II 2024 (sampai dengan 30 Mei 2024) secara neto tercatat sebesar 3,3 miliar dolar AS. Artinya peluang ini perlu terus di jaga oleh pemerintah dan BI.

3. Perketat kebijakan impor, terutama pada sektor sektor yang makin menggerus devisa, dan memukul sektor industri dan tenaga kerja. Importasi hendaknya difokuskan sebagai kebijakan jangka pendek untuk menambal defisit pangan dan energi yang terus berlanjut.

4. Pemerintah perlu memastikan SBN sebagai instrumen yang menarik bagi investor asing, dengan yield yang moderat agar tidak menjadi beban bunga. Pemerintah juga perlu memastikan stand by buyer untuk SBN, sebab SBN telah menjelma menjadi sumber pembiayaan penting bagi kelangsungan APBN.

Sumber: