Makan Gratis dan IKN

BACA JUGA: Prabowo di Kampanye Terakhir: Yang Tidak Setuju Makan Gratis Berarti Kebangeten
BACA JUGA: Gedung Kantor Kementerian Koordinator di IKN Akan Jadi Tempat Penampungan Sementara Petugas Upacara HUT RI ke-79

Hingga tahun anggaran 2024, sudah terpakai Rp 72,8 triliun. Nah, hingga Jokowi lengser nanti, pos anggaran IKN di APBN tersisa Rp 17,6 triliun. 

Kalau nanti konsisten, Prabowo hanya mempunyai ruang Rp 17,6 triliun di APBN. Apakah cukup? Di sisi lain, investor yang diharapkan menutup 80 persen biaya IKN belum masif. Baru investor lokal yang berkeliaran di ibu kota baru itu.

Investor asing masih nol. Padahal, para raksasa internasionallah yang diharapkan menjadi penopang. Motor penggerak pembangunan. Berbagai tawaran kemudahan seperti HGU tanah hingga 190 tahun belum menjadi magnet bagi asing.

BACA JUGA: Menhub Tinjau Pengaspalan Landasan Pacu Bandara IKN: Semoga Tidak Hujan Agar Hasil Maksimal

BACA JUGA: BMKG Tebar Garam di Langit Kaltim Untuk Kurangi Hujan di IKN

Melihat tren saat ini, investor raksasa dunia lebih tertarik ke negara tetangga kita. Apple, Tesla, dan Microsoft memilih Malaysia, Vietnam, dan Thailand untuk menanam uangnya secara besar-besaran.

Malah, pemodal asing yang sudah masuk IKN seperti SoftBank memilih mundur.

Satu-satunya, pintu paling gampang bagi Prabowo bila ingin tetap berlari kencang di IKN ya kembali ke APBN. 

Padahal, APBN sudah berlepotan dengan cicilan dan bunga utang yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 782 triliun. Ada makan gratis Rp 71 triliun yang bisa saja membengkak di APBNP karena hitung-hitungan tim Prabowo butuh dana yang jauh lebih besar.

APBN juga memiliki rambu-rambu, terutama rasio utang. Rasio utang  sekitar 36,5 persen, walaupun masih di bawah batas 60 persen (UU), tetap ngeri-ngeri sedap. Secara nominal, utang makin menggunung lebih dari  Rp 8.200 triliun. Harus juga menjaga defisit APBN tidak lebih dari 3 persen PDB. Tembus 3 persen, presiden bisa di-impeachment.

Bila ingin semua janji politik dan warisan IKN tetap jalan, pilihannya adalah tambah utang, cabut subsidi, atau memperbesar rasio pajak. 

Tiga pilihan itu sangat tidak populis. Akan berhadapan dengan rakyat. Sangat tidak populer karena semuanya menguras kantong rakyat.

Kalau satu atau ketiganya sekaligus diterapkan di awal kepemimpinannya, Prabowo bakal kehilangan bulan madu dengan rakyat. 

Prabowo dan tim ekonominya bakal memutar otak untuk memikirkan proyek makan gratis dan IKN. Terutama bila keduanya tetap berjalan kencang. Yang satu warisan ambisi  ”raja” lama, satunya lagi proyek prestisius ”raja” baru. Atau, mungkin salah satunya harus melambat. (*)

Sumber: