Menko Polhukam Paparkan Prosedur Keamanan Baru Pusat Data Nasional: Ada Back-Up 4 Lapis

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyampaikan akan ada 4 lapis keamanan untuk menanggulangi masalah layanan karena gangguan Pusat Data Nasional (PDNS) 2. 

Berdasarkan hasil rapat koordinasi Kemenko Polhukam bersama Menkominfo Budi Arie, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Wakil Menteri BUMN, menyebutkan strategi keamanan berlapis sebanyak 4 lapis back up data.

BACA JUGA:Jokowi Beri Tenggat: Semua Layanan Terganggu Akibat Serangan ke PDNS Harus Pulih Pada Bulan Juli

Yang pertama berasal dari Data Recovery Center (DRC) Batam yang akan menjadi back up utama dengan meningkatkan kemampuannya menjadi courtside bagi tenant-tenant strategis.

“DRC Batam ini mampu memberikan pelayanan secara autogate, mampu memberikan pelayanan secara interaktif servis,” tutur Hadi.

Kemudian, Menko Polhukam juga telah mewajibkan kepada seluruh tenant PDN untuk memiliki back up data.

BACA JUGA:Prabowo Dapat Karangan Bunga Pasca Operasi di RSPPN Bintaro

”Secara operasional, Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan masih ada back up, yaitu di DRC atau courtside yang ada di Batam, dan bisa autogate, interactive service, dan setiap pemilik data center juga memiliki back up. Sehingga paling tidak ada 3 sampai 4 lapis back up tersebut,” jelas Hadi.

Hal ini menjadi salah satu bentuk strategi yang pilih untuk menyelesaikan masalah gangguan PDNS 2 yang banyak melumpuhkan layanan publik.

Menko Polhukam Sebut Bentuk Strategi Keamanan Berlapis Pusat Data: Ada 4 Lapis Backup Data - Jokowi Panggil Menkominfo & Kepala BSSN ke Istana Negara--disway

Sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil Menkominfo Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian ke Istana Negara untuk membahas evaluasi gangguan PDNS 2 karena serangan ransomware dengan varian baru Brain Cipher Lockbit 3.0.

Hal ini langsung direspon oleh Menko Polhukam dengan mengadakan rapat koordinasi tentang Pembahasan Penggantian Pusat Data Nasional 2 di Kemenko Polhukam pada Senin, 1 Juli 2024.

BACA JUGA:DPR Minta Aparat Usut Proyek Pembangunan Pusat Data Nasional Yang Telan Biaya Rp700 Miliar

Selain penyampaian strategi keamanan berlapis lewat 4 back up data, Hadi juga akan menempuh jalur peninjauan ulang Peraturan Presiden oleh Presiden Jokowi yang berkaitan dengan operasional siber bagi BSSN serta edaran imbauan tentang kepemilikan paspor.

Sumber: kemenko polhukam