Menuju Pilkada Serentak 2024, Mendagri Kembali Ingatkan ASN untuk Menjaga Netralitas

HARIAN DISWAY - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya pada pesta demokrasi pada Pilkada 2024.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa, 9 Juli 2024.

"Jadi untuk masalah netralitas ASN, itu sudah ada aturan di dalam Undang-Undang Pilkada maupun juga di dalam kesepakatan dengan sejumlah lembaga yang mengatur tentang ASN, yaitu seperti Kemenpan RB, Komite Aparatur Sipil Negara, Bawaslu dan Kemendagri," kata Tito.

Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera--Kemenko Polhukam

BACA JUGA:Sikap PDIP di Pilkada 2024, Begini Kata Hasto Soal Anies-Ahok di Pilgub Jakarta hingga Risma di Pilgub Jatim

Jika terdapat ASN yang melanggar peraturan di dalam Undang-Undang Pilkada, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang yang berlaku.

“Jika ada dugaan pelanggaran netralitas ASN mekanisme nya sama, yang pertama Bawaslu akan melakukan investigasi, bisa melakukan mediasi dan bisa juga dilanjutkan proses pidana di Gakkumdu dan sanksi yang lainnya,” ujar mantan Kapolri tersebut. 

Tito juga menambahkan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan jika ASN melanggar aturan netralitas dalam Pilkada Serentak 2024 dengan memberikan hak kepada Inspektorat untuk berjalan terlebih dahulu, tanpa harus menunggu Bawaslu.

"Di samping itu, dari Inspektorat juga dapat melakukan langkah tanpa menunggu Bawaslu. Apakah ada dugaan tidak netralitas, tapi saksinya administrasi, tidak sampai ke sanksi pidana," ujar Tito.

Para ASN dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera--Kemenko Polhukam

BACA JUGA:Crazy Rich Surabaya Usulkan Eri Cahyadi-Hendy Setiono Maju Pilkada Surabaya

Dalam upaya meningkatkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 ini, Tito mengungkapkan akan melakukan aktivasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

"Itu kita sampaikan dalam briefing yang kita lakukan hampir tiga bulan sekali dan juga sudah disampaikan kita juga mengaktifkan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan juga kita mendengar juga suara publik, media, dan lain lain," ungkap Tito.

Mantan Kapolda Papua ini ini mengaku telah berusaha mengungkapkan betapa pentingnya menjaga netralitas dan integritas selama pemilihan umum. 

Sumber: