Bank Indonesia Sapa Akademisi di Labuan Bajo, 25–27 September 2024 (1): Literasi Keuangan di Balik Sistem Pembayaran Indonesia

 BACA JUGA: FGD Bank Indonesia, Akademisi, dan Peneliti (2-Habis): Menakar Manfaat Digitalisasi Sistem Pembayaran

Dalam paparannya, Novi menjelaskan pengembangan sistem pembayaran selama lima tahun ke depan yang akan dikembangkan Bank Indonesia –yang terdiri atas lima program yang dapat disingkat menjadi 4I+1RD. 

Yang dimaksud 4I adalah pengembangan pada sektor infrastruktur, industri, inovasi, dan internasionalisasi. Lalu, 1RD yang dimaksud adalah pengembangan rupiah digital.

Pertama, di bidang infrastruktur, BI akan terus memodernisasi infrastruktur untuk ritel salah satunya BI Fast Payment. BI akan memperkuat sistem pembayaran BI Fast itu dengan menggandeng pihak industri pembayaran. Selain itu, BI Fast akan memenuhi standar internasional sehingga bisa dipakai tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain. 

Sistem tersebut juga akan didorong tidak hanya untuk transfer rupiah, tapi juga mata uang negara lain sehingga bersifat multi-currency. Salah satu penguatan infrastruktur yang dikembangkan BI meliputi pembuatan payment ID. Dengan payment ID, identitas orang yang melakukan transaksi dapat diketahui. Sistem itu dapat mencegah fraud.

Program kedua yang dikembangkan BI adalah berusaha menggandeng industri. BI akan mengonsolidasikan seluruh pelaku industri pembayaran di Indonesia, baik bank maupun nonbank. Sudah barang tentu konsolidasi yang dilakukan akan memperhatikan kemampuan setiap pelaku industri. 

Program ketiga adalah pengembangan inovasi sistem pembayaran. Novi mengatakan, inovasi mencakup literasi keuangan masyarakat dan perlindungan konsumen. 

Sementara itu, program keempat adalah internasionalisasi. Sistem pembayaran yang dikembangkan BI, seperti QRIS, dikembangkan agar bisa dipakai di negara lain. Sejauh ini BI telah menjalin kerja sama dengan delapan negara untuk itu. Di antaranya, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Empat negara lain yang segera menyusul adalah Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab. 

Program kelima, BI saat ini sedang mempersiapkan peluncuran rupiah digital. 

LITERASI KEUANGAN

Di era masyarakat digital, telah disadari bahwa integrasi ekonomi dan keuangan digital adalah hal yang tidak terhindarkan. Data telah memperlihatkan kepada kita bahwa transaksi digital meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. 

Nilai transaksi digital banking, debit, dan uang elektronik meningkat menjadi Rp 244,7 triliun. Volume transaksi naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni menjadi 25,3 miliar. Antara tahun 2019 hingga 2023, volume transaksi ritel melalui aplikasi mobile/internet naik 277 persen. Jika pada 2019 volumenya hanya 6,7 miliar transaksi, di tahun 2023 naik tajam menjadi 25,3 miliar transaksi.

Dalam lima tahun terakhir, tren pembayaran nontunai harus diakui kian mendominasi. Penggunaan QRIS, misalnya, ada 32,7 juta merchant dan 50,5 juta penguna QRIS. Sementara itu, penggunaan BI Fast tercatat 4.224 juta per Juni 2024, dan SNAP 6.217 juta per Juni 2024. Nilai digital payment di Indonesia dilaporkan telah mencapai angka Rp 59.410,73 triliun. Sementara itu, volume transfer dana ritel diprakirakan tumbuh eksponensial hingga mencapai 10,5 miliar di tahun 2030. 

Secara umum, lonjakan transaksi digital nasional diperkirakan naik 14 kali lipat di tahun 2030. Dalam lima tahun ke depan, sistem pembayaran digital memang tidak mungkin dihindari lagi. 

Bisa dipastikan tren kenaikan pembayaran digital akan naik pesat. Di satu sisi, kemajuan fintech dan e-commerce telah membuka jalan  bagi lebih banyak perusahaan rintisan (start-up) dan pelaku nonbank untuk memasuki pasar dan menawarkan solusi pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien. 

Sumber: