Evaluasi Kinerja 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
ILUSTRASI evaluasi kinerja 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
BACA JUGA: Untag Surabaya Kritik Demokrasi Pemerintahan Jokowi: Tolak Politik Dinasti!
Orang bisa melihat sikap tegas Indonesia di sidang PBB mengenai pembahasan kasus tersebut. Sikap itu menunjukkan kejelasan posisi Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus konflik hubungan bilateral maupun multilateral.
Ketiga, keberanian untuk mengurai beragam permasalahan ibu kota Jakarta melalui pendirian IKN (Ibu Kota Nusantara). Upacara 17 Agustus 2024 yang diadakan di IKN menandai bahwa IKN siap menjadi ibu kota negara RI.
Berbagai infrastruktur IKN dikebut, tidak ada yang menyangsikan bahwa IKN adalah proyek besar Jokowi dalam hal ini. Tentu saja pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran, siap meneruskan tongkat estafet penggunaan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara.
BACA JUGA: Mundur dari Menkopolhukam, Mahfud MD Akan Lebih Leluasa ‘Serang’ Pemerintahan Jokowi
BACA JUGA: Survei Indikator: Pendukung Prabowo-Gibran Puas dengan Kinerja Jokowi
Keempat, atlet nasional yang berprestasi di tingkat internasional bisa merasakan atmosfer apresiasi seluruh elemen bangsa maupun pemerintahan Jokowi lewat bonus yang diberikan. Semua orang yang berprestasi merasa dihargai. Ada yang baru di zaman Jokowi, atlet disabilitas mendapatkan bonus yang setara dengan atlet lainnya. Diharapkan, hal tersebut memotivasi talenta-talenta bangsa lainnya untuk berprestasi.
TAK ADA GADING YANG TAK RETAK
Harus diingat, di balik beberapa keberhasilan terdapat beberapa ”cacat” Jokowi di masa pemerintahannya.
Pertama, keberanian menarik investor luar negeri menimbulkan prejudice bahwa utang kita makin menumpuk. Memang, dalam pidato Rancangan APBN 2025 dan nota keuangan di gedung DPR/MPR, Jumat, 16 Agustus 2024, Jokowi menyatakan per Juli 2024, utang pemerintah menembus Rp 8.502,69 triliun.
Namun, harus diingat, selama kepemimpinan Jokowi, rasio utang Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara G-20 dan ASEAN. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di atas 5 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan global.
Kedua, kutu loncatnya Jokowi setelah menjadi presiden berhasil menjalankan politik dinastinya. Misalnya, Gibran menjadi wakil presiden yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama musuh bebuyutannya, Prabowo, dan Kaesang menjadi ketua umum PSI. Bobby Nasution didukung sejumlah parpol di Sumut untuk maju sebagai gubernur.
Ontran-ontran mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar akibat cawe-cawenya Jokowi. Itu dilakukan anehnya di akhir-akhir pemerintahan Jokowi.
Artinya, orang bisa menyebut, ”Nah, ini baru ketahuan belangnya.” Tepatlah apa yang dikemukakan Lord Acton dengan adagium power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk menjadi korup, kekuasaan yang mutlak akan melakukan korupsi secara mutlak pula).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
