Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Bukan Hal Mustahil!

Termasuk juga investasi fundamental itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Belanja APBN harus benar-benar selektif dan memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Misalnya, program makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi. 

Kedua, kebijakan meningkatkan hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, timah, tembaga, batu bara, dan bauksit, akan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja baru. 

Ketiga, pengembangkan industri yang berbasis ekspor dengan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Langkah ini akan meningkatkan volume ekspor dan mengurangi defisit perdagangan. 

Keempat, investasi hijau (green investment), yakni kegiatan penanaman modal pada perusahaan atau entitas yang berkomitmen pada ramah lingkungan, yang mencakup penggunaan sumber energi terbarukan, manajemen limbah yang efisien, proyek udara dan air bersih, serta standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance) atau ESG. 

Hal tersebut menitikberatkan pada investasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target pengurangan sebesar 30%. Langkah ini akan meningkatkan kualitas lingkungan serta menarik investasi berkelanjutan. 

Kelima, pemberdayaan UMKM, mendorong aktivitas UMKM dengan fokus pada proyek-proyek yang relevan yang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) seperti makan bergizi gratis, renovasi sekolah, layanan kesehatan, dan infrastruktur desa. 

Itu akan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB dan mengurangi kemiskinan. kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) begitu sangat besar. 

Dengan persentase sebesar 61 persen yang bernilai Rp 8.574 triliun setiap tahunnya UMKM Indonesia jauh melampaui jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (Annual ASEAN investment Report 2022). 

Keenam, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), meningkatkan pengembangan EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Ini akan meningkatkan ketersediaan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang beremisi karbon kadar tinggi. 

Ketujuh, pengembangan industri berbasis substitusi impor yang dampaknya akan mengurangi ketergantungan pada produk impor yang menguras cadangan devisa. Ketujuh, kebijakan upah buruh yang layak dan adil. 

Pemerintah seharusnya memprioritaskan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan upah yang adil akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mendorong konsumsi domestik, faktor ini merupakan salah satu pendorong utama pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengatrol angka pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perbaikan dalam struktur ekonomi yang sangat fundamental amat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang menjadi target dan berkelanjutan. (*) 

*) Sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship, & Leadership dan kandidat doktor di Program S-3 PSDM Universitas Airlangga.

Sumber: