Darurat Militer Korea Selatan Dicabut setelah Ditolak Parlemen

HARIAN DISWAY - Keputusan mendadak Presiden Yoon Suk-yeol untuk mengumumkan darurat militer pada Selasa malam, 3 Desember 2024, menarik perhatian publik.

Namun hanya beberapa jam setelahnya, situasi berbalik drastis. 

Pada Rabu, 4 Desember 2024, Presiden Yoon mengumumkan bahwa darurat militer tersebut akan segera dicabut.

BACA JUGA:Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Tuduh Oposisi Merongrong Negara

Itu setelah Majelis Nasional Korea Selatan secara bulat menolak perintah tersebut. Pencabutan pun disetujui melalui pemungutan suara kabinet.

Bahkan, meskipun ada penundaan teknis terkait kuorum, darurat militer dipastikan akan dibatalkan segera setelah tercapai persetujuan formal.

BACA JUGA:Blinken Sebut 8.000 Tentara Korea Utara di Perbatasan Ukraina Diperkirakan Akan Segera Muncul di Medan Perang

Berikut pernyataan lengkap Yoon sebagaimana dilansir CNN:

“Warga negara yang terhormat, saya mengumumkan darurat militer pada Selasa, pukul 11 malam tadi dengan tekad kuat untuk menyelamatkan negara ini dari kekuatan-kekuatan antinegara yang mencoba melumpuhkan fungsi-fungsi penting negara dan menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi liberal. Namun, beberapa saat yang lalu, Majelis Nasional menuntut pencabutan darurat militer, sehingga pasukan yang dikerahkan untuk urusan darurat militer ditarik. Darurat militer akan segera dicabut dengan menerima permintaan Majelis Nasional melalui pertemuan Dewan Negara (kabinet). Namun, meskipun kami telah segera mengadakan pertemuan Dewan Negara, karena masih pagi dan kuorum untuk resolusi belum terpenuhi, darurat militer akan segera dicabut segera setelah tercapai. Di sisi lain, kami meminta Majelis Nasional untuk segera menghentikan tindakan sembrono yang melumpuhkan fungsi-fungsi negara melalui pemakzulan yang berulang-ulang, manipulasi legislatif, dan manipulasi anggaran".

Dalam pidato yang disiarkan secara langsung, Yoon mengungkapkan bahwa pengumuman darurat militer awalnya bertujuan untuk melindungi negara. Terutama dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan elemen-elemen dalam negeri yang ia anggap antinegara. 

BACA JUGA:Korea Utara Akan Menutup Perbatasan dengan Korea Selatan Secara Permanen

Yoon juga menuduh partai oposisi telah berusaha melumpuhkan pemerintahan dengan tindakan pemakzulan dan manipulasi anggaran yang merugikan negara. 

"Kami meminta Majelis Nasional untuk segera menghentikan tindakan sembrono yang melumpuhkan fungsi negara," ujar Yoon.

Namun, meskipun darurat militer itu didasarkan pada ketegangan politik yang tajam, keputusan untuk membatalkannya datang setelah desakan dari parlemen yang memandang bahwa keputusan tersebut berisiko memperburuk situasi. 

Sumber: