283 Kasus Sengketa Pilkada Masuk MK, Pelantikan Kepala Daerah Berpotensi Mundur

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Jadwal pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 diprediksi tertunda.

Hal itu disebabkan oleh proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pelantikan kepala daerah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, yang menjelaskan tata cara pelantikan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Sesuai dengan aturan tersebut, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2025.

Bakal diikuti oleh pelantikan Bupati/Wali Kota dan wakilnya pada 10 Februari 2025 oleh gubernur yang mewakili pemerintah pusat.

Anda sudah tahu, setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2024, MK telah menerima 283 permohonan PHP Kada dari berbagai daerah. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan kemungkinan penundaan pelantikan kepala daerah karena banyaknya gugatan hasil pilkada di MK. 

"Kami di Kemendagri tengah berdiskusi dengan MK dan KPU untuk mencari tanggal yang tepat," ungkap Bima Arya di Surabaya, Jumat, 20 Desember 2024. 

BACA JUGA:AHY Pastikan Bandara Juanda Siap Hadapi Lonjakan Penumpang di Libur Nataru

BACA JUGA:Rencana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, Ini Kata Bayu Airlangga

Sebab, pihaknya harus menghitung proses gugatan-gugatan di MK. Berdasar hasil perhitungannya, PHP Kada baru akan selesai di pertengahan Maret.

Sesuai rencana, pelantikan kepala daerah tetap akan dilakukan secara serentak. Alasannya, Pilkada juga dilakukan serentak di seluruh daerah di Indonesia.

"Dengan keserentakan saat pelantikan, maka masa jabatan juga akan sama. Pilkada serentak bertujuan agar masa pemerintahan tidak berbeda-beda," kata mantan Wali Kota Bogor dua periode itu.

Namun, mengingat proses penyelesaian sengketa di MK yang mungkin berlangsung lama, Bima menyebutkan adanya alternatif untuk membagi pelantikan menjadi dua gelombang. 

Sumber: