Ini 3 Maskapai Pilihan Kemenag yang Layani Jamaah Haji 2025

HARIAN DISWAY - Kementerian Agama menetapkan 3 maskapai penerbangan yang akan melayani transportasi udara bagi jamaah haji 1446 H/2025 M. 

Dalam proses seleksi ketat, Garuda Indonesia, Lion Group, dan Saudia Airlines dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk mengangkut lebih dari 221.000 jamaah haji Indonesia. 

Kemenag pun memastikan jamaah akan mendapatkan layanan terbaik dalam perjalanan suci mereka tahun ini.

BACA JUGA:Biaya Perjalanan Haji Turun Rp 614 Ribu, Jamaah Haji 2025 Bayar 55,53 Juta

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan, proses seleksi penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji 1446 H itu berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1197 tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji 1446 H/2025 M.

"Dari beberapa maskapai yang sudah hadir atau sudah kita undang, nampaknya ada dua maskapai dalam negeri dan satu maskapai luar negeri yang secara administratif memenuhi syarat dan juga secara teknis," terang Hilman Latief dalam Rapat bersama Tim Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H di Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

BACA JUGA:Tok! Pemerintah dan DPR Sepakati Biaya Haji Rp89 Juta, Jemaah Cukup Bayar Rp55 Juta

Proses seleksi itu didasarkan berbagai pertimbangan utama. Yakni pengalaman yang dimiliki masing-masing maskapai, khususnya terkait dengan on time performance (OTP).

“Itu yang menjadi perhatian kita semua," sebut Hilman. Anda sudah tahu, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jamaah haji. 

Jumlah itu terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 orang lainnya merupakan pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

BACA JUGA:DPR Usul Haji Dipersingkat 10 Hari, Bisa Pangkas Biaya Hotel dan Konsumsi

Selain transportasi, Hilman juga menyiapkan layanan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah haji 1446 H. 

Menurutnya, penyediaan layanan di Tanah Suci, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diterapkan Kerajaan Arab Saudi.

"Panduannya bisa kita dapatkan dalam e-Hajj dan proses pengadan kami lakukan secara independen, diawasi dan didampingi oleh tim Itjen serta diperiksa oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," sebut Hilman.

Sumber: