IKN Diproyeksikan Jadi Ibu Kota Politik Tahun 2028

HARIAN DISWAY - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025.

Pemerintah berkomitmen pembangunan IKN menjadi prioritas dengan tetap mengacu pada tahapan yang sudah ditetapkan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep "ibu kota politik" dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan.

BACA JUGA:Kian Peliknya Problem Perumahan di Jakarta, Kalau Miskin Jangan Harap Punya Rumah

Termasuk lembaga legislatif seperti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI serta lembaga yudikatif. Hal itu sesuai dengan visi Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.

“Sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” ungkap AHY dalam keterangan pers, kemarin.

BACA JUGA:IKN, Apa Kabar?

Dalam rapat tersebut, Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber nonAPBN melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama juga melaporkan bahwa pada tahap awal hingga 2024 Pemerintah sudah menginvestasikan Rp 89 triliun dari APBN.

BACA JUGA:Perwakilan Dunia Usaha Finlandia Jajaki Investasi Kota Cerdas di IKN

Yakni untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.

Selain itu, investasi swasta sebesar Rp 58,41 triliun berhasil digerakkan hingga September 2024.

Basuki pun menerima tugas dari Prabowo untuk merampungkan ekosistem rumpun yudikatif dan legislatif di IKN.

Sumber: