Anggaran PU Kena Pangkas Rp81,38 Triliun, Pembangunan IKN Juga Kena Dampak

HARIAN DISWAY - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Tahun Anggaran (TA) 2025 disepakati sebesar Rp 29,57 triliun.

Jumlah ini menurun drastis dibandingkan Kementerian PUPR pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang selalu mendapatkan anggaran lebih dari Rp100 triliun.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggono menyebutkan bahwa pagu ini berdasar keputusan surat menteri keuangan S-37/MK.02.2025 tanggal 24 Januari 2025 terkait efisiensi belanja kementerian  dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 pagu alokasi anggaran mendapat efisiensi.

Anggaran kementerian PU 2025 yang awalnya sebesar RP 110,95 triliun dipotong hampir 70 persen atau tepatnya Rp 81,38 triliun. Adanya efisiensi tersebut mengakibatkan anggaran sisa total pagu adalah sebesar Rp 29,57 triliun.

Dody juga memberikan penuturan bahwa  efisiensi APBN Kementerian PU tersebut berdampak pada 10  perubahan pola kerja. 

BACA JUGA:Pembangunan IKN Berlanjut, Presiden Minta Kepala Otorita IKN Surati Menteri Keuangan

BACA JUGA:Pengusaha Asal Surabaya Dody Hanggodo Penuhi Undangan Prabowo di Kertanegara

Hal tersebut mencakup pembatalan kegiatan fisik, pembatalan pembelian alat berat, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri, mengurangi secara signifikan belanja Alat Tulis Kantor (ATK), peniadaan semua kegiatan seremonial, peniadaan belanja kehumasan yang tidak prioritas, efisiensi belanja operasional, serta efisiensi belanja non operasional.

Terkait Pembangunan IKN, Dody menjelaskan tentang progres IKN yang telah berjalan 87,9 persen dari alokasi IKN tahun 2024 dengan dukungan infrastuktur sebesar Rp40,29 triliun.

“Dukungan infrastuktur IKN tahun 2024 sebesar 40,29 triliun, hingga akhir 31 desember 2024 progres fisik IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN tahun 2024,” jelas Dody.

BACA JUGA:Pusat Pemerintahan Pindah ke IKN Tahun 2028, Ahmad Muzani Bantah Isu Investor Ragu

Rincian progres IKN tersebut meliputi infrastuktur sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, infrastuktur jalan jembatan sebesar Rp18, 32 triliun, infrastuktur pemukiman sebesar Rp12, 9 triliun, serta pembangunan infrastuktur pemukiman sebesar Rp8,43 triliun.

Setelah mengikuti rapat tersebut Dody juga mengungkap bahwa anggaran proyek IKN ikut diblokir.

“Dalam sesi anggaran kayaknya IKN belum ada, tadi kan saya bilang karena dana itu diblokir semua. Kok tanya progress gimana sih. Anggarannya gak ada, progresnya buat beli makan siangnya pak Menteri. Itu progresnya,” terang Dody kepada wartawan ketika ditanya terkait progres pembangunan IKN.(*)

*) Mahasiswa magang dari UIN Sunan Ampel Surabaya

 

 

 

 

 

Sumber: