Pemangkasan Anggaran: Efisiensi, Iklim Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

BACA JUGA:Prabowo Pamer Efisiensi Anggaran Rp 327 T di Forum Pimpinan Dunia

Inpres dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 menegaskan alur pemotongan mengacu pada 16 pos khusus, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). 

Pada tataran operasional, K/L sendiri yang harus memetakan penghematan itu, dirapatkan dengan DPR RI, baru dilaporkan kepada Menkeu Sri Mulyani.

RISKAN MENJADI BUMERANG

Sebagaimana yang disampaikan pemerintah, pemangkasan anggaran telah menyasar sejumlah kementerian yang terkait dengan sektor infrastruktur. 

BACA JUGA:Sri Mulyani Tegaskan Beasiswa KIP dan UKT Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

BACA JUGA:Kemenag Efisiensi Anggaran, Dipotong Rp12 Triliun, Pertahankan Gaji Pegawai dan Beasiswa

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang fokus membangun proyek-proyek infrastruktur dilaporkan terimbas pemangkasan anggaran hingga 80 persen atau di kisaran angka Rp 81 triliun dari total pagu Rp 110,95 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp 29,95 triliun. 

Kemudian, Kementerian ATR/BPN terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp 2,6 triliun dari pagu anggaran 2025 yang berada di angka Rp 6,4 triliun. Pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai 35 persen dari total pagu. 

Tidak hanya itu, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga mengalami efisiensi anggaran Rp 4,8 triliun atau sekitar 75 persen dari anggaran semula Rp 6,3 triliun.

Di tengah ambisi memburu target pertumbuhan ekonomi 8 persen, langkah pemangkasan anggaran dengan dalih penghematan, menurut sejumlah ekonom, justru dikhawatirkan menjadi bumerang. 

Terdapat beberapa alasan. Pertama, belanja infrastruktur sendiri dinilai mampu mendorong belanja modal negara hingga menggerakkan roda perekonomian nasional. 

Kedua, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif terhadap kemajuan industri di berbagai sektor lainnya. 

Ketiga, pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur penyediaan air, listrik dan energi, dan berbagai sarana penunjang lainnya merupakan faktor stimulan bagi investor untuk dapat masuk dan menanam duitnya di Indonesia.  

Apabila sektor yang amat substantif itu terabaikan, risikonya adalah terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi. Efek selanjutnya, terjadi penurunan daya saing sehingga menyulitkan Indonesia untuk menarik minat para investor, baik dalam maupun luar negeri. 

Sumber: