Menaker Cari Formulasi Yang Tepat, Upayakan Ojol Dapat THR

HARIAN DISWAY - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan bahwa pihaknya dan pihak pengusaha tengah mencari formula yang tepat terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol). 

Hal tersebut ia  disampaikan menyusul aksi demonstrasi ribuan pengemudi ojol yang digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin, 17 Februari 2025.

Yassierli menyebut bahwa pihak pengusaha memahami tuntutan para ojol dan sedang mencari formulasi yang tepat untuk pemberian THR bagi pengemudi ojol. 

“Kita sudah sampaikan sebenarnya terkait dengan THR. Kemarin kan juga para pengusaha katanya sudah mereka memahami. Mereka sedang mencoba mencari formula terbaik, untuk konkritnya ya kita yakin para pengusaha bisa memahami aspirasi para ojol,” terang Yassierli.

BACA JUGA:Dikabarkan Tak Dapat Subsidi BBM, Para Ojol Ancam Bakal Turun ke Jalan Adakan Aksi Demo

BACA JUGA:Presiden Naikkan Upan 6,5 Persen, DPR Minta Menaker Segera Terbitkan Peraturan Menteri

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya ikut berharap para ojol turut mendapatkan THR. 

Selanjutnya Yassierli juga menyebut dalam beberapa hari ke depan akan ada finalisasi antara pihaknya dengan para pengusaha.

"Kita berharap begitu (dapat THR,Red). Saya berharap ya (target,Red) sesegera mungkin. Karena ini masalah keuangan kan mereka harus ada simulasi yang harus dipersiapkan. Kita tunggu lah nanti, dalam beberapa hari nanti kita finalisasi dengan pengusaha," ungkapnya.

Yassierli memastikan akan menemui para demonstran usai rapat di Istana untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. 

BACA JUGA:Pelantikan Anggota DPRD Kota Surabaya Diwarnai Aksi Demo Tolak Reklamasi Pesisir Pantai Timur

“Ini nanti dari habis rapat saya akan temui mereka,” ujarnya.

Ribuan pengemudi ojol yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi demonstrasi di Kemnaker untuk menuntut kejelasan mengenai pemberian THR bagi mereka. 

SPAI menilai bahwa perusahaan platform menggunakan fleksibilitas kemitraan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban memberikan THR.

Sumber: