Pemkot Surabaya Pilih Efisiensi Anggaran Tanpa PHK Tenaga Kontrak, Ini Alasannya

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Pemerintah Kota (Pemkot) SURABAYA memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kontrak atau pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meski, Anda sudah tahu, pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, kebijakan efisiensi tidak akan mengorbankan hak-hak tenaga kerja Non-ASN. Termasuk petugas lapangan seperti penyapuan dan pengerukan saluran.

”Saya pastikan tidak ada PHK bagi tenaga Non-ASN di Pemkot Surabaya. Yang namanya tenaga kontrak administrasi sudah diakomodasi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh,” kata Eri Cahyadi.

Berbeda dengan beberapa daerah lain yang memilih melakukan PHK sebagai bentuk efisiensi, Pemkot Surabaya justru mempertahankan seluruh tenaga Non-ASN. 

BACA JUGA:Antisipasi Petok D Tak Berlaku, Warga Surabaya Desak Pemerintah Perluas Program PTSL

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan saat Ramadan: Judi, Miras, dan Parkir Liar Jadi Target Operasi

Eri Cahyadi menjelaskan, langkah ini diambil untuk mencegah peningkatan angka pengangguran di kota terbesar kedua di Indonesia ini.

”Sekarang malah di daerah lain diputusi (PHK). Kalau di (Pemkot) Surabaya diputusi, maka akan semakin banyak pengangguran di Surabaya. Jadi saya pastikan tidak ada namanya pemutusan tenaga kontrak, kecuali dia memang tidak pernah masuk kerja atau melanggar aturan,” ujar Eri.

Pemkot Surabaya telah menyiapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menampung tenaga kontrak administrasi. Tenaga kerja yang lolos seleksi akan diangkat sebagai PPPK penuh. Sementara itu, yang tidak lolos akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.

”Sedangkan Satgas yang sudah bekerja sejak 2024 tetap kita pertahankan dengan skema yang ada,” jelas Eri.

Selain tenaga administrasi, Pemkot Surabaya juga memastikan bahwa petugas lapangan seperti penyapuan jalan, pemelihara taman, dan tenaga kebersihan lainnya tidak akan terkena dampak pemangkasan anggaran. Mereka akan tetap bekerja di bawah kontrak jasa, dengan hak-hak yang tetap terpenuhi.

BACA JUGA:Razia Hari Valentine di Surabaya, 6 Pasangan di Luar Nikah Diamankan Satpol PP

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Bakal Gelar Pasar Murah di 31 Kecamatan, Jaga Stok dan Harga Stabil saat Ramadan

Sumber: