Okupansi Hotel di Jatim Kena Imbas Efisiensi Anggaran: Revenue Anjlok 50 Persen, PHK Mengintai

Bahkan, sejak Januari 2025, kegiatan pemerintah di hotel di kota-kota besar disebut telah dibatalkan.

Kini, rapat, seminar, hingga kegiatan seremonial dialihkan ke fasilitas milik pemerintah. 

BACA JUGA:Meski Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga

”Sekarang saja, acara yang sebelumnya digelar di hotel pindah ke kantor milik pemerintah. Ini akan terasa,” jelas Dwi.

Kalau kegiatan pemerintah di-cancel setahun penuh, imbuhnya, pendapatan hotel bisa berkurang 30-50 persen setiap bulan. 

Menurutnya, tantangannya kini semakin berat. Terutama karena daya beli masyarakat terus melemah. PHRI khawatir kebijakan itu terus memengaruhi konsumsi rumah tangga.

BACA JUGA:Prabowo Pamer Efisiensi Anggaran Rp 327 T di Forum Pimpinan Dunia

Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini berkontribusi 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Data PHRI Jatim mencatat, ada sekitar 800 hotel di Jawa Timur yang waswas dengan kebijakan tersebut. Bahkan, sebagian hotel belum mencapai break-even point (BEP) harian atau balik modal.

Meski memahami kebijakan efisiensi punya tujuan baik, Dwi berharap pemerintah tetap memprioritaskan acara yang mendukung sektor padat karya seperti pariwisata. 

BACA JUGA:Sri Mulyani Tegaskan Beasiswa KIP dan UKT Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

”Kalau harganya sama antara ngadain event di fasilitas pemerintah dengan hotel, kenapa tidak tetap di hotel? Ini untuk menjaga kontinuitas. Industri hotel itu tergolong padat modal dan padat karya. Modal besar, tenaga kerja banyak. Biar sama-sama hidup,” ujarnya.  

Ia setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran. Selama memang untuk hal prioritas. Namun, event pariwisata di hotel harus masuk skala prioritas.

Jangan sampai study tour dipangkas, tapi acara penting yang melibatkan hotel justru dihilangkan.

BACA JUGA:Kemenag Efisiensi Anggaran, Dipotong Rp12 Triliun, Pertahankan Gaji Pegawai dan Beasiswa

Sumber: