Okupansi Hotel di Jatim Kena Imbas Efisiensi Anggaran: Revenue Anjlok 50 Persen, PHK Mengintai

Dwi mengakui, meski belum ada laporan pemutusan hubungan kerja (PHK), nasib ribuan pekerja hotel mulai terancam. 

”Kalau okupansi turun terus, kami mungkin harus merumahkan karyawan seperti saat pandemi Covid-19 dulu. Sistem shift atau tidak memperpanjang kontrak pekerja harian,” katanya.  

Ia mencontohkan, saat pandemi, okupansi hotel sempat anjlok, dan situasi saat ini disebut nyaris sama beratnya.

BACA JUGA:Imbas dari Efisiensi Anggaran, Mendiktisaintek: Uang Kuliah di Perguruan Tinggi Berpotensi Naik

PHRI Jatim pun mendorong anggota PHRI untuk beralih ke segmen pasar swasta, keluarga, dan family gathering.

”Kita harus kreatif, kejar perusahaan swasta atau paket liburan keluarga,” ucap Dwi.  

Sejatinya, PHRI sempat menggelar audiensi dengan pemerintah. Tentu saja, agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berimbas pada sektor perhotelan. Namun, respons yang diberikan dinilai tidak memadai.

BACA JUGA:Kritik Kebijakan PHK TVRI dan RRI, Putra Nababan: Harusnya Efisiensi Dilakukan dari Atas

”Pemerintah daerah juga tidak bisa berbuat banyak karena efisiensi ini dari pusat. Dana transfer daerah juga tidak disalurkan,” kata Dwi.  

Ia berharap okupansi bisa mulai membaik pada Maret-April 2025. Terutama, jika industri hotel berhasil membuka segmen pasar baru sebagai salah satu sumber pemasukan utama.

”Kita pernah bertahan di masa pandemi, meski harus terjadi PHK. Sekarang harus kembali berinovasi agar tidak terpuruk,” tutur dia. 

BACA JUGA:Kritik Kebijakan PHK TVRI dan RRI, Putra Nababan: Harusnya Efisiensi Dilakukan dari Atas

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun angkat bicara. Ia memperingatkan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengalokasikan dana hasil pemangkasan anggaran senilai Rp 306,69 triliun tersebut.

Menurutnya, kebijakan efisiensi memang harus diimplementasikan. Terutama untuk meningkatkan kualitas belanja negara dan multiplier effect terhadap perekonomian. Namun, kebijakan itu tetap harus dipelajari dengan saksama.

Luhut menjelaskan, DEN sudah memberikan saran kepada Prabowo. “Saya kira Presiden sangat memperhatikan," jelasnya. (*)

Sumber: