Skandal Tambang Kukar Rita Widyasari, KPK Telusuri Aliran Dana ke Ketua PP Japto dan Eks Politikus Nasdem Ahmad Ali

HARIAN DISWAY – KPK mengungkap keterlibatan antara Ketua Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno dan politikus Partai Nasdem Ahmad Ali dengan kasus dugaan gratifikasi terkait izin tambang batu bara yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, Rita memperoleh bagian sebesar USD 3,6 hingga USD 5 per metrik ton dari aktivitas pertambangan batu bara yang beroperasi di wilayah tersebut selama menjabat sebagai bupati.

Menurutnya, penerimaan tersebut diduga sebagai bentuk gratifikasi yang diberikan kepada Rita oleh beberapa perusahaan tambang. Selanjutnya, gratifikasi itu mengalir ke beberapa pihak.

BACA JUGA:KPK Geledah Rumah Politikus NasDem Ahmad Ali dalam Kasus Dugaan Gratifikasi

"Nah, ini menghasilkan jumlah uang yang banyak, bahkan sudah mencapai jutaan dolar dari metrik ton ini,” Kata Asep di gedung KPK, Jakarta, dikutip Kamis, 20 Februari 2025.

"Nah, dari situlah, karena kita sedang melakukan penyelidikan TPPU (tindak pidana pencucian uang) terhadap kasus ini, kita menelusuri ke mana saja aliran uang tersebut," tambahnya menjelaskan. 

KPK menyelidiki dugaan aliran dana gratifikasi untuk memperdalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Dalam prosesnya, terungkap bahwa uang gratifikasi tersebut mengalir melalui PT BKS kepada seorang ketua organisasi pemuda di Kalimantan Timur. 

BACA JUGA:KPK Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila Terkait Kasus Eks Bupati Kartanegara

KPK juga telah menggeledah kediaman yang bersangkutan dan menemukan berbagai dokumen serta memperoleh keterangan saksi terkait dugaan distribusi dana ke beberapa pihak.

"Dari orang itu, aliran dana kemudian mengarah ke dua orang ini (Japto dan Ali). Di situlah keterkaitannya,” ujar Asep. 

Selain itu, Asep menyatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki aliran dana yang diduga diterima oleh beberapa pihak, termasuk Ahmad Ali dan Japto.

“Karena itu, kami menggunakan metode follow the money. Kami menelusuri aliran dana tersebut secara langsung. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami menguji kapan uang tersebut digunakan. Salah satunya adalah dengan melihat barang-barang itu kapan diperoleh,” tutur Asep.

BACA JUGA:KPK Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Pengaruhi Kinerja, tetap Gaspol Beburu Koruptor!

Sumber: