Gemoy di Pusat, Larangan di Daerah

SELAMAT DATANG kepala daerah yang dilantik serentak 20 Februari ini! Gebrakan efisiensi ala Presiden Prabowo Subianto bakal membuat para  ”raja kecil” di daerah tidak senyaman era sebelumnya.

Pusat tak hanya memotong dana transferan ke daerah. Tetapi, juga melarang para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati atau wali kota, mengangkat pejabat di luar jabatan birokrasi. Sudah tidak boleh lagi  mengangkat staf khusus, tenaga ahli, hingga tim pakar.

 ”Ada sanksi tegas bila melanggar,” jelas Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Zudan Arif Fakrullah. 

BACA JUGA:Bukan Koalisi Gemuk, Prabowo Subianto Akan Bentuk Koalisi Gemoy

BACA JUGA:Prabowo si Gemoy

Jabatan ad hoc itu dianggap pemborosan. Sebab, mereka yang direkrut dari luar PNS karier itu juga dibayar dari APBD.

Padahal, sudah menjadi rahasia umum, banyak kepala daerah yang menjadikan jabatan staf khusus, tim pakar, hingga tenaga ahli untuk menampung orang dekat.

Di sisi lain, kepala daerah tak punya pintu untuk memasukkan tim suksesnya (politisi dan relawan) sebagai kepala dinas atau jabatan di sekretariat pemda. Jabatan itu merupakan jalur karier pegawai negeri.

Apa yang terjadi di daerah berbanding terbalik dengan pusat. Presiden Prabowo malah membuat kabinet gemoy. Bisa juga dibilang kabinet kue lapis. Sebab, semua menteri dilapisi dengan wakil menteri.

BACA JUGA:Pantun 'Gemoy' Ala Prabowo: Kalau Ada yang Fitnah, Doakan Saja

BACA JUGA:Kader Gerindra Kompak Serukan Gemoy, Meriahkan Konsolidasi Partai

Kursi kabinet yang lebih dari seratus itu (menteri dan wakil) untuk menampung para politikus dan relawan yang berkeringat. Punya andil. Memenangkan Prabowo-Gibran.

Bahkan, parpol yang menjadi lawan politik pun dapat jatah. Yang penting, mereka kini menjadi teman koalisi. Contohnya, Menteri Muhaimin Iskandar dari PKB.

Jabatan menteri itu, kalau kita turunkan ke daerah, ya para kepala dinas atau kepala badan. Tapi, itu kavling jabatan karier birokrasi seperti yang disebut di atas. Kepala daerah tak bisa mengisi pos itu dengan merekrut relawan atau orang parpol. 

Sumber: