Gemoy di Pusat, Larangan di Daerah

Di pusat, presiden juga membuat berbagai pos untuk staf khusus, penasihat khusus, hingga utusan khusus seperti Raffi Ahmad. 

BACA JUGA:Prabowo Disebut Gemoy, Mirip Gaya Kampanye Bongbong Marcos?

BACA JUGA:Gerindra: Gemoy Itu Kreativitas Bukan Pelanggaran, Jangan Serang Kami

Pengangkatan staf khusus juga di level kementerian. Seperti heboh pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf ahli Kementerian Pertahanan. Publik protes karena menganggap pemerintah tak peka terhadap efisiensi yang digaungkan.

Di pemerintah pusat memang terbentang luas untuk mengakomodasi tim sukses. Ada lagi BUMN. Prabowo bisa saja menempatkan mereka di pos komisaris dan direksi. Di era Jokowi, ada puluhan politikus dan relawan yang duduk manis di jajaran BUMN.

Belum lagi pos duta besar. Sebagian pos duta besar ditempati diplomat  karier. Sebagian lagi diterobos orang-orang dekat presiden. 

Intinya, di pusat, presiden mempunyai makin luas dan banyak pos jabatan untuk menampung para relawan. Para politikus. Para orang dekatnya. Para keluarganya.

BACA JUGA:Julukan Gemoy Beri Efek Positif Untuk Prabowo

BACA JUGA:Selain Gemoy, Prabowo juga Tegas dan Penyayang, Kata Ketua TKD Jabar Ridwan Kamil

Di daerah, ruang akomodasi itu makin dipersempit. Setelah jabatan staf khusus, tenaga ahli, dan tim pakar ditutup, yang tersisa bagi kepala daerah untuk tim suksesnya adalah kursi komisaris dan direksi BUMD. Ada beberapa daerah yang menempatkan tim sukses sebagai direktur PDAM. Atau, di bank milik pemda.

Gerakan efisiensi Prabowo bakal membuat sesak kepala daerah. Pemerintah pusat memotong Rp 50,59 triliun dana yang ditransfer ke daerah. 

Tentu hal tersebut akan memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai proyek fisik. Juga, sudah menjadi rahasia umum, sering kali proyek fisik menjadi bagian balas jasa politik. 

Apakah itu juga bisa disebut berkurangnya lahan basah? Kalau iya, bisa dikatakan menyempitkan kesempatan dan ladang (bagi sebagian kepala daerah) untuk mengembalikan dana besar yang habis saat pencalonan. 

Perjalanan dinas para kepala daerah juga dibatasi. Padahal, itu juga sumber  kantong. Pernah ada bupati yang berkunjung ke kantor lama saya dulu, pulangnya, ia meminta tanda tangan SPj. Bukti perjalanan dinas. Padahal, di luar itu, ada juga agenda lain mereka. 

Gerakan efisiensi ala Prabowo bakal menyempitkan ruang gerak para kepala daerah. Terutama daerah yang PAD-nya kecil. Mereka yang menggantungkan nasibnya dari transferan pemerintah pusat.

Sumber: