Prabowo, Demokratisasi, dan Dialog Deliberatif: Ketika Dialog Tak Selalu Terlihat

APA yang ada di benak orang-orang mengenai Presiden Prabowo Subianto? Mungkin sebagian berpikir Prabowo adalah presiden yang antikritik, memutuskan semuanya sendiri, serta tidak mau mendengar masukan dari akademisi atau ahli dalam mengambil dan menjalankan keputusan. 

Ada beberapa yang menilai, berbagai kebijakan yang dimunculkan adalah kebijakan reaktif. Muncul kasus dulu, kemudian viral, dan akhirnya kebijakan tersebut direvisi –walau itu sesungguhnya lebih kerap terjadi di dua periode rezim sebelumnya. 

Benarkah Prabowo presiden yang alergi dan antikritik? Di panggung depan, kesannya, mungkin iya. Media jarang memotret bagaimana Presiden Prabowo berdialog dengan para akademisi, berdialog dengan tokoh-tokoh agama terkait permasalahan bangsa.

BACA JUGA:Kapolri Mendahului atau Melawan Presiden Prabowo?

BACA JUGA:Reshuffle Kabinet, Pertaruhan Prabowo Menguji Ekspektasi Pasar?

Padahal, sesungguhnya Prabowo adalah presiden yang aktif berdiskusi, berdialog dengan berbagai pihak. Sering mendengarkan dan membahas isu-isu politik dengan kalangan aktivis, misalnya. Hanya memang tak diekspos ke luar. 

Misalnya, pasca menandatangani persetujuan untuk bergabung dengan Board of Peace, Presiden Prabowo mengundang tokoh-tokoh ormas agama ke istana serta berdiskusi dengan para mantan menteri luar negeri untuk mendengar langsung masukan terhadap kebijakan luar negeri yang diambil.

Publik kemudian menyalahartikan tindakan Presiden Prabowo tersebut. Kegiatan diskusi itu cenderung dilupakan dan tidak menjadi perhatian publik. Orang kemudian memberikan label Prabowo adalah presiden yang menutup keran kritik dan masukan karena tidak terlalu banyak memublikasikan kegiatannya tersebut. 

BACA JUGA:Momentum Presiden Prabowo Subianto

BACA JUGA:In Group dan Out Group Kabinet Prabowo

Dalam konstruksi teori dramaturgi dari Erving Goffman, itu adalah panggung depan yang coba ditunjukkan Presiden Prabowo. Seorang pemimpin membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam mengambil keputusan, terlebih jika menyangkut kebijakan yang memengaruhi jutaan rakyat Indonesia. 

Pemimpin tidak boleh gamang. Seorang presiden sebagai pucuk tertinggi kekuasaan politik di Indonesia harus terlihat stabil. 

Jika setiap keputusan harus ditunjukkan melalui dialog terlebih dahulu, dunia internasional akan melihat Indonesia dipimpin seorang presiden yang tidak punya prinsip. Posisi Indonesia di kancah politik internasional bisa dalam posisi sulit jika citra dialogis tersebut dimunculkan Presiden Prabowo. 

BACA JUGA:Bisakah Prabowo Lepas dari Jokowi?

Sumber: