Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Algoritma

DALAM satu dekade terakhir, demokrasi menghadapi tekanan baru yang tidak lagi semata bersifat ideologis. Perdebatan kini bergeser pada biaya operasional sistem demokrasi di tengah perubahan lanskap informasi. 

Sejak akhir 2010-an hingga pertengahan 2020-an, berbagai negara mengalami gejala serupa. Sebutlah misalnya lumpuhnya kebijakan, turunnya kepercayaan terhadap institusi publik dan pemerintah, sinyal ekonomi yang tidak konsisten, dan melemahnya kapasitas negara ketika dinamika global justru makin kompleks.

Penjelasan yang sering mengemuka menempatkan warga sebagai sumber persoalan, terutama melalui narasi penurunan literasi politik. Namun, pendekatan itu tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. 

Demokrasi, sejak awal, tidak pernah bergantung pada warga yang sepenuhnya rasional atau melek politik. Demokrasi juga bertumpu pada desain kelembagaan untuk mengelola keterbatasan-keterbatasannya.

BACA JUGA:Demokrasi dalam Pilkada: Perlu Belajar dari Pilkades

BACA JUGA:Demokrasi Lokal Tanpa Pemilih?

Partai politik (yang sehat), birokrasi (yang) profesional, media (yang) independen, dan norma hukum (baca: keadilan) selama ini berfungsi sebagai mekanisme penjaga demokrasi. Lembaga-lembaga itu meredam reaksi emosional, mengagregasi kepentingan, dan menjaga standar kompetensi pemerintahan. 

Tantangan yang muncul saat ini bukanlah runtuhnya prinsip demokrasi, melainkan melemahnya kapasitas institusi yang selama ini menjaga stabilitasnya.

ALGORITMA DAN DISTORSI INSENTIF POLITIK

Perubahan struktur informasi adalah salah satu faktor utama. Platform media sosial membuka ruang bicara tanpa batas di ruang publik hingga dan lebih memberikan ruang pada konten emosional serta sensasional. 

Sementara itu, sistem demokrasi modern pada dasarnya dibangun ketika arus informasi terbatas, bergerak relatif lambat, dan disaring oleh beberapa institusi secara bersama. Namun, kondisi tersebut telah berubah secara mendasar. 

BACA JUGA:Demokrasi di Persimpangan: Prabowo, Jokowi, dan Masa Depan Politik Indonesia Pascatransisi Kekuasaan

BACA JUGA:Demokrasi Inklusif Pasca Penghapusan Presidential Threshold

Dalam konteks Indonesia, perubahan itu tampak dalam meningkatnya polarisasi politik di ruang digital, maraknya disinformasi selama kontestasi elektoral, dan menguatnya politik berbasis citra. 

Sumber: