Prabowo, Demokratisasi, dan Dialog Deliberatif: Ketika Dialog Tak Selalu Terlihat

Prabowo, Demokratisasi, dan Dialog Deliberatif: Ketika Dialog Tak Selalu Terlihat

ILUSTRASI Prabowo, Demokratisasi, dan Dialog Deliberatif: Ketika Dialog Tak Selalu Terlihat.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

BACA JUGA:Danantara, Kopdes Merah Putih, dan State Capitalism ala Prabowo

Mereka akan menilai kita bukan lagi mitra strategis ketika melihat presidennya adalah orang yang gamang dan tidak punya prinsip. Bisa saja, ekstremnya, kita jadi target invasi dari negara-negara adidaya. 

Itu adalah panggung depannya. Dalam perspektif Goffman, panggung belakang adalah tempat untuk mempersiapkan pertunjukan di panggung depan. Panggung belakang tidak harus selalu diumbar karena dapur dari komunikasi kepresidenan dan kebijakan teknokratis yang diambil ada di sana. 

Presiden Prabowo pasti memahami hal tersebut. Diberitakan atau tidak diberitakan, presiden selalu aktif mencari pertimbangan lain, mencoba menemukan second opinion dari tokoh-tokoh masyarakat atau akademisi ahli. Hal tersebut kadang luput dari pemberitaan media atau mungkin tidak diberitakan sama sekali.

Perlu diingat, Presiden Prabowo adalah mantan komandan Kopassus di TNI Angkatan Darat. Sebagai seorang militer dengan pangkat tinggi, sifat komunikasi ala militer yang lekat dengan komando dan instruksi sudah melekat dalam identitas Presiden Prabowo. 

Gaya itu masih terasa sekali dalam komunikasi di panggung depan presiden. Setiap melakukan konferensi pers di hadapan media, sering kali Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada para menterinya secara tegas, ala militer. 

Orang awam akan banyak melihat gaya itu cenderung otoriter. Identitas militernya benar-benar masih melekat. 

Namun, di panggung belakang, Presiden Prabowo mendengarkan banyak masukan terhadap kebijakan yang akan ia ambil. Hal tersebut menunjukkan ada transformasi identitas yang kemudian diadopsi Presiden Prabowo. 

Prabowo sudah memahami bahwa posisinya saat ini berbeda ketika saat di militer dahulu. Saat ini ia tidak sedang memimpin pasukan. Ia sedang memimpin pemerintahan. Ia sedang berada di barisan terdepan dari 280 juta lebih rakyat Indonesia. 

Perlu ada negosiasi dari identitas militernya menuju identitas baru sebagai presiden Republik Indonesia. Hal tersebut jelas diperlukan karena individu yang dipimpinnya berbeda. Masalah yang dihadapi hari ini pun berbeda.

Posisi presiden tersebut adalah turning point dalam konsep transformasi identitas yang diungkapkan Anselm Strauss. Turning point merupakan sebuah situasi atau realitas yang mengarahkan seseorang melakukan perubahan terhadap identitasnya. 

Strauss menyebutkan, ada beberapa kejadian yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan identitas. Salah satunya adalah perubahan posisi di dalam status sosial. Presiden Prabowo bukan lagi pemimpin pasukan. Setelah kemenangan di Pilpres 2024, ia adalah pemimpin Indonesia. 

Hal tersebut diwujudkannya dalam panggung belakang pengambilan kebijakan. Ia selalu berdiskusi dengan para ahli atau tokoh yang lebih mengerti permasalahan yang sedang dihadapi. 

Jika masih ingat, Prabowo pernah menghadiri sarasehan ekonomi nasional diskusi dengan banyak ekonom dan tokoh buruh untuk menghadapi gelombang PHK yang marak terjadi. 

Dari sudut pandang citra politik, riskan memang jika diskusi tersebut tidak ditonjolkan dan dipublikasikan. Namun, Presiden Prabowo tentu punya pertimbangan lain, yaitu citra Indonesia di mata dunia jika semua kebijakan harus melalui proses diskusi yang alot dan bertele-tele. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: