Paradoks Indonesia Emas: Efisiensi APBN vs Hak Akses Masyarakat ke Literasi

PADA era yang digaungkan sebagai awal perjalanan menuju ”Indonesia Emas 2045”, sebuah realitas menyayat hati muncul di tengah langkah-langkah efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), salah satu pilar penting dalam membangun kapasitas literasi dan pengetahuan bangsa, terpaksa memangkas jam operasional dan berbagai layanannya. 

Alokasi anggaran yang semula mencapai Rp721,8 juta pada awal tahun 2025 kini terus menyusut menjadi Rp441,8 juta pada periode yang sama tahun itu dan bahkan melorot hingga Rp344 juta pada 2026. 

Dikatakan bahwa pemangkasan itu dilakukan untuk mengalihkan sumber daya ke program-program prioritas seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPT); serta program lainnya. 

BACA JUGA:Setiap Hari Korupsi, Inikah Negeri yang Digadang Jadi Indonesia Emas 2045?: Refleksi Akhir Tahun 2025

BACA JUGA:26 Tahun ISNU: Dari Dapur Intelektual NU hingga Garda Depan Pembangunan Indonesia Emas

Namun, fenomena itu justru menciptakan sebuah paradoks yang perlu kita renungkan bersama: bagaimana bisa kita membangun negara yang cemerlang dan berdaya saing jika salah satu fondasi utama pembangunan manusia –akses terhadap perpustakaan dan sumber pengetahuan– justru diperkecil?

ISI ULASAN DAN PENJELASAN

Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa tujuan utama efisiensi APBN yang dilakukan pemerintah tidak bisa dianggap keliru. 

Dalam konteks pembangunan nasional yang kompleks, pengalokasian anggaran ke program-program yang dianggap lebih mendesak seperti MBKM yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan kemampuan kerja mahasiswa, serta program pembangunan daerah tertinggal yang bertujuan mengurangi kesenjangan antarwilayah, memang memiliki alasan yang kuat. 

Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan keragaman yang besar memang membutuhkan fokus pada program-program yang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di kancah global.

BACA JUGA:Transformasi Pesantren Menuju Indonesia Emas 2045: Refleksi Hari Santri Nasional 2025

BACA JUGA:MBG, Mengawal Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

Namun, masalahnya muncul ketika efisiensi dilakukan dengan cara yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sektor-sektor yang sekilas tampak tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi, tetapi memiliki peran krusial dalam membangun kapasitas manusia secara menyeluruh. 

Sumber: