Realisasi APBN Jawa Timur Capai Rp 19,49 Triliun, DJP Jatim II Hadiri Pleno ALCo Regional

Inflasi Jawa Timur pada Januari 2025 tercatat sebesar 1,06% (yoy), didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, minyak goreng, dan cabai rawit. Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga meningkat 1,20% dari Desember 2024, mencapai 98,09 poin, dipengaruhi oleh komoditas perairan seperti udang, belut, nila, layang, kembung, dan cumi-cumi.

Isu Terkait Penerimaan Negara di Jawa Timur

• Pajak (DJP):
• PPN dan PPnBM memberi kontribusi sebesar 66,32%, sementara PPh Non Migas sebesar 32,95%.
• Kinerja penerimaan pajak mengalami kontraksi akibat pemusatan pembayaran dan administrasi WP cabang.

Bea Cukai (DJBC):

Penerimaan cukai tumbuh 10,3% (yoy) menjadi Rp11,4 triliun, didorong produksi perusahaan golongan II dan pembayaran maju CK-1 kredit.

Bea Masuk tumbuh 6,5% (yoy) menjadi Rp527,62 miliar, sementara Bea Keluar melonjak 537% (yoy) menjadi Rp68,12 miliar, dipicu ekspor produk turunan CPO.

DJBC juga memungut pajak rokok sebesar Rp1,1 triliun dan dana sawit Rp52,84 miliar.

BACA JUGA:DJP Jawa Timur II Gelar Market Day dan BDS untuk Tingkatkan Kapasitas UMKM

BACA JUGA:DJP Jawa Timur II Serahkan Tersangka Tindak Pidana Pajak Rp 2,5 Miliar ke Kejaksaan Sidoarjo

PNBP:

• Realisasi PNBP lelang mencapai Rp36,13 miliar (28,93% dari target).
• PNBP pengurusan piutang negara terealisasi Rp2,93 juta (1,9%), sedangkan PNBP aset mencapai Rp3,85 miliar (2,33%).
• Belanja Negara dan Transfer ke Daerah
• Belanja Pegawai: Rp1,35 triliun, fokus pada peningkatan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi.
• Belanja Barang: Rp136,86 miliar, dialokasikan secara hemat untuk prioritas produktif.
• Belanja Modal: Rp2,11 miliar, mendukung mobilitas dan produktivitas.
• Transfer ke Daerah: Rp10,66 triliun, tumbuh 10,33% (yoy), didominasi DAU dan DAK Non Fisik.

Realisasi DAU naik 21,92% (yoy) menjadi Rp6,26 triliun, sementara DBH melonjak 1504,52% (yoy) menjadi Rp499,83 miliar, terutama dari sektor migas di Kabupaten Bojonegoro. Dana desa mengalami kontraksi 51,98% (yoy) menjadi Rp502,09 miliar, dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana desa.

Melalui pleno ini, Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk transparansi pengelolaan APBN dan menjaga stabilitas ekonomi Jawa Timur.

Sumber: