Dasco Bantah Revisi UU TNI Dikebut: Sudah Dibahas Sejak Berbulan-Bulan Lalu

HARIAN DISWAY – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa tidak ada unsur kebut mengebut dalam penyusunan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI. 

“Pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut mengebut dalam revisi undang-undang TNI,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Ia berdalih jika pembahasan revisi UU TNI ini sejatinya sudah berlangsung sejak berbulan-bulan yang lalu bahkan juga mengundang unsur masyarakat.

“Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari beberapa bulan lalu dan itu kemudian dibahas di Komisi I termasuk kemudian mengundang partisipan publik,” lanjutnya. 

BACA JUGA:DPR RI Tegaskan Revisi UU TNI Hanya Berfokus pada Tiga Pasal, Apa Saja?

Kemudian, Dasco juga turut membantah adanya statement yang menyebutkan jika rapat revisi Undang-Undang TNI tersebut dilakukan secara diam-diam. Dalam agenda rapat, tertulis bahwa rapat tersebut terbuka untuk umum. Maka Dasco menilai apa yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI itu tidak menyalahi aturan dan mekanismenya. 

“Memang konsinyasinya dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya. Ada peraturan pembuatan undang-undang dan (kami,Red) tidak menyalahi mekanisme,” ujarnya. 

Bahkan Dasco mengungkap jika seharusnya rapat tersebut diagendakan berjalan 4 hari, namun karena efisiensi, dipotong menjadi 2 hari. 

BACA JUGA:Kapuspen TNI: Revisi UU TNI untuk Perkuat Pertahanan, Bukan Kuasai Sipil

“Walaupun (revisi UU TNI,Red) cuma tiga pasal, itu pembahasanya memerlukan waktu karena dari sisi naskah akademik dan lain-lain itu kemudian memerlukan juga merumuskan kata-kata dan kemudian pokok-pokok tetap dalam pembahasannya,” tandasnya. 

Sebelumnya, Dasco juga menjelaskan bahwa Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya membahas tiga pasal, yaitu Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47.

Adapun Pasal 3 dalam UU TNI yaitu mengenai kedudukan TNI. Dasco menjelaskan jika tidak ada perubahan dalam ayat 1 pasal tersebut yang menyebutkan bahwa dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. 

BACA JUGA:Revisi UU TNI Terbaru, Tugas TNI Bertambah Atasi Narkoba dan Pertahanan Siber

“Kemudian ayat 2 soal kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis, TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan,” lanjutnya. 

Sumber: