UU TNI Bukan Dwifungsi ABRI Gaya Baru, Apa Bedanya?

BACA JUGA:Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad Tanggapi Aksi Demo Tolak RUU TNI di Depan Gedung DPR

Sementara itu, revisi UU TNI dirancang agar tetap berada dalam kerangka supremasi sipil, di mana TNI tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai aktor politik.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa revisi UU TNI bukanlah upaya untuk menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, melainkan penyesuaian terhadap tantangan baru dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Dengan memahami perbedaan tersebut, masyarakat tidak mudah terpancing oleh narasi yang menyamakan revisi ini dengan kebangkitan militerisme, sehingga tidak perlu terjadi aksi demonstrasi anarkis yang didasarkan pada kekhawatiran yang keliru.

Jika ada keberatan terhadap isi revisi, sebaiknya disampaikan melalui jalur konstitusional, seperti diskusi publik atau uji materi di Mahkamah Konstitusi, agar solusi yang diambil tetap demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

*) Doktor Manajemen Strategi, alumni Fellow Emergency Medicine USM Malaysia

Sumber: