Kemenkum Jatim Gelar Audiensi dengan KIP Jatim, Fokus pada Keterbukaan Informasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Kanwil Kemenkum Jatim) melaksanakan audiensi strategis dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP Jatim), Rabu, 16 April 2025.-Kemenkumham Jatim-Kemenkumham Jatim
SURABAYA, HARIAN DISWAY — Dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Kanwil Kemenkum Jatim) melaksanakan audiensi strategis dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP Jatim), Rabu, 16 April 2025.
Bertempat di kantor KIP Jatim, pertemuan ini bertujuan meningkatkan sinergi dalam mendukung transparansi informasi serta penyusunan regulasi daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, yang memimpin rombongan, menegaskan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan informasi.
Ia menyebut bahwa transformasi organisasi saat ini fokus pada pembentukan peraturan daerah dan peningkatan pelayanan hukum. Namun, ia mengakui potensi miskomunikasi dalam pelayanan informasi, sehingga membutuhkan pendampingan dari KIP Jatim.
“Kami membuka diri untuk berkolaborasi dalam berbagai aspek terkait hukum dan keterbukaan informasi,” ujar Haris.
BACA JUGA:KPK Geledah Kantor KONI Jatim Terkait Kasus Dana Hibah
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Jatim Ikuti Donor Darah Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan
Sementara itu, Ketua KIP Jatim, Edi Purwanto, menyoroti pentingnya validasi keabsahan badan hukum bagi pemohon informasi, mayoritas berasal dari kalangan LSM.
Kehadiran Kanwil Kemenkum dinilai strategis untuk mempercepat proses verifikasi tersebut.
Ketua Bidang Kelembagaan KIP Jatim, M. Sholahuddin, menambahkan urgensi pendampingan Kanwil Kemenkum dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, minimnya perda di sejumlah daerah menyebabkan keterbatasan anggaran untuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
“Permohonan informasi kini tak hanya soal anggaran dan pertanahan, tetapi juga dana desa. Kolaborasi dengan pos bantuan hukum (posbankum) desa akan sangat strategis,” kata Sholahuddin.
Audiensi ini menjadi langkah awal kerja sama antar lembaga guna menciptakan sistem pelayanan informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif di Jawa Timur. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: