Rhenald Kasali Mundur dari Komisaris Utama PT Pos Indonesia, Ini Alasannya

HARIAN DISWAY – Rhenald Kasali telah mengundurkan diri dari posisi Presiden Komisaris atau Komisaris Utama PT Pos Indonesia (Persero) terhitung sejak 20 April 2025. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama selama empat tahun.

Rhenald Kasali telah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Pos selama empat tahun terakhir. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Telkom dan PT Angkasa Pura 2.

BACA JUGA:Fakta Tentang Pabrik Uang Palsu di Bogor, Pesanan Pegawai BUMN

"Empat tahun di BUMN seperti PT Pos sudah cukup. Setelah ini tantangannya lain lagi,” ujar Rhenald Kasali, yang selama ini dikenal sebagai praktisi dan ilmuwan di bidang bisnis, seperti yang tercantum dalam keterangan resmi pada Sabtu, 26 April 2025.

Saat ini, Rhenald menerima tugas baru di bidang bisnis internasional. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang mengelola perusahaan besar lainnya yang masif dan strategis. Tentu, katanya, juga perlu konsentrasi tinggi.

BACA JUGA:Pengumuman Seleksi Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Cek di Sini!

Selama menjabat sebagai komisaris di PT Pos, ia berperan aktif dalam mendorong proses transformasi. Seperti halnya di PT Telkom, yang mencatat banyak kemajuan pada masa itu, di PT Pos pun ia turut mendorong perubahan.

Saat bergabung dengan PT Pos, perusahaan menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah cashflow, SDM yang usang, dan menurunnya minat pelanggan terhadap layanan pos.

Di bawah kepemimpinan guru besar FEB UI itu, PT Pos pun berhasil bertransformasi menjadi perusahaan logistik yang sukses meraih laba.

Namun, tantangan utama terletak pada sebagian besar SDM yang terdiri dari petugas pos yang terbiasa bekerja di loket.

Oleh karena itu, teknologi dikembangkan dan kemitraan dengan agen-agen diperkuat untuk mendukung perubahan tersebut.

BACA JUGA:Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Ribuan UMKM Rumah BUMN

Ke depannya, kata Rhenald, aliran kas tetap perlu menjadi fokus perhatian. Sementara perubahan pada kualitas SDM, di mana masih banyak pimpinan dengan pendidikan SLA yang memimpin sarjana juga perlu segera diperbaiki.

"Eksekutif harus bekerja dengan meritokrasi," singkatnya.

Sumber: